TOPIK
FGD Rabat Anggaran di Sulsel
-
Efisiensi anggaran Pemprov Sulsel, sektor pekerjaan umum dipangkas hingga Rp20 miliar, langkah efisiensi sesuai instruksi Presiden.
-
Ia menyebut, kebijakan menaikkan pajak 12 persen sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan negara dari ketidakpatuhan membayar pajak.
-
Perkindo Sulsel sebut rencana efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah dianggap mengesampingkan nasib para pelaku jasa konstruksi.
-
Seperti perjalanan dinas tidak terlalu banyak, pergantian peralatan kantor yang tidak perlu, biaya operasional perkantoran, untuk rapat yang tidak per
-
Kepala Bapelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, mengatakan jika efisiensi anggaran sejalan dengan momentum masa jabatan kepala daerah terpilih.
-
FGD Tribun Timur mengangkat tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel.
-
Berbanding terbalik dengan siswa SMP dan SMA di Thailand, Vietnam dan Filipina yang terus naik.
-
Pemprov Sulsel harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp112 miliar untuk membantu program makan bergizi gratis (MBG).
-
Kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh besar terhadap bisnis perhotelan. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
-
Pasalnya, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menjadi salah satu kementrian yang terbesar mengalami pemangkasan anggaran.
-
Dalam Inpres tersebut, kementerian/lembaga pada 2025 anggarannya dipangkas Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) dipangkas Rp 50,59 triliun.
-
Efisiensi anggaran Rp112 miliar oleh pemerintah pusat diperkirakan berdampak pada sektor usaha di Sulsel, terutama akomodasi, konsumsi, dan transport
-
Rabat anggaran pemerintah akan berdampak pada sektor perhotelan, mengurangi pendapatan dan berpotensi menurunkan PAD Makassar.
-
Pemprov Sulsel efisiensikan anggaran DAU dan DAK hingga Rp112 miliar, berdampak pada sektor pekerjaan umum dan infrastruktur lainnya.
-
Prof Abdul Hamid Paddu mengatakan, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sudah berulang kali sektor perhotelan dicoba dan dishock supaya lebih mandiri.
-
Setiawan Aswad ungkap dampak efisiensi anggaran yang membatasi kapasitas dan ruang fisik pemerintah daerah dalam FGD Tribun Timur, Selasa (18/2/2025).
-
Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum berdampak pada 2,1 juta pekerja konstruksi.
-
Surat edaran itu mencakup pemotongan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 50,59 triliun yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD).
-
Prof Abdul Hamid Paddu sebut Pemprov Sulsel bisa manfaatkan efisiensi anggaran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari target nasional.
-
Padahal kegiatan MICE menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar di sektor perhotelan.
-
Pemerintah Provinsi Sulsel efisiensi anggaran Rp112 miliar akibat kebijakan efisiensi pusat. Setiawan Aswad ungkapkan langkah efisiensi.
-
Kebijakan efisiensi anggaran pusat berdampak pada dana yang diterima daerah. Setiawan Aswad jelaskan pengaruhnya terhadap transfer dana.
-
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menjadi salah satu industri yang sangat terimbas dari kebijakan rabat anggaran ini.
-
kebijakan efisiensi ini bukan ancaman bagi ekonomi daerah, melainkan strategi untuk memperkuat pondasi ekonomi nasional.
-
Tribun Timur mengulas dampak pemangkasan anggaran ke pemerintah daerah melalui Fokus Group Discussion (FGD)
-
FGD digelar di Tribun Timur Jl Cendrawasih, Nomor 430, Makassar, Selasa (18/2/2025).
-
Kebijakan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jadi sorotan.
