Ekonom, Kontraktor, Legislator Ngumpul di Tribun Timur Diskusi Dampak Pemangkasan Anggaran di Sulsel

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kebijakan pemerintah era Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jadi sorotan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37.MK.02/2025 menetapkan pemotongan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun.

Pemangkasan ini terdiri dari anggaran kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun.

Kebijakan ini memicu berbagai tanggapan, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian nasional dan daerah.

Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029, sementara pemangkasan anggaran dapat berpotensi menekan laju pertumbuhan yang selama ini berada di kisaran 5 persen.

Sejauh ini, pemerintah berargumen bahwa pemangkasan anggaran hanya akan menyasar belanja yang tidak efisien, sementara alokasi anggaran tetap dipertahankan sekitar Rp 3.000 triliun.

Efisiensi anggaran tersebut diklaim akan dialihkan ke program yang lebih produktif untuk meningkatkan output dan outcome perekonomian. 

Namun, pengurangan TKD sebesar Rp 50 triliun menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pembangunan.

Baca juga: Dampak Pemotongan Anggaran yang Bukan Efisiensi

Di sektor swasta, kebijakan ini telah menimbulkan kecemasan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkhawatirkan penurunan tingkat okupansi hotel yang dapat berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri perhotelan dan pariwisata. 

Sementara itu, sektor konstruksi juga diprediksi akan mengalami perlambatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pengusaha konstruksi swasta telah menghadapi kesulitan dalam mendapatkan proyek pemerintah, yang didominasi oleh perusahaan BUMN dan anak perusahaannya.

Terkait dengan kebijakan pemangkasan anggaran anggaran, Tribun Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel”.

Baca juga: Curhat PNS Kementerian Soal Anggaran, Pengadaan Air Minum Ditiadakan, Pegawai Pungut Iuran

FGD akan berlangsung di Kantor Tribun Timur, Makassar, Sulsel, Selasa (18/2/2025) pagi ini.

Diskusi ini bertujuan menggali solusi inovatif bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

FGD ini akan menghadirkan panelis dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, pelaku usaha, asosiasi bisnis, pemerintah daerah, serta anggota legislatif.

Para narasumber, yakni Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, Kepala Bappelitbangnda Sulsel Setiawan Aswad, akademisi Unhas Prof Abdul Hamid Paddu, Sekretaris BPD PHRI Sulsel Nasrullah Karim, dan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Sulsel Surachmat Arief.