FGD Rabat Anggaran di Sulsel
Guru Besar Unhas Minta Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Ubah Mindset Penggunaan Anggaran
Seperti perjalanan dinas tidak terlalu banyak, pergantian peralatan kantor yang tidak perlu, biaya operasional perkantoran, untuk rapat yang tidak per
Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Alfian
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 23 kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dilantik pada Kamis (20/2/2025).
Terdiri satu pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur, dua Paslon wali kota dan wakil wali kota serta 20 Paslon bupati dan wakil bupati.
Tantangan pun menanti para kepala daerah. Pasalnya, pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) senilai Rp 50,59 triliun.
Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu meminta para kepala daerah untuk mengubah pola pikir dalam menggunakan anggaran.
Ia menyebut, anggaran dimiliki harus diarahkan ke sesuatu hal yang menghasilkan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan.
Sementara pembiayaan yang tidak menghasilkan itu dipangkas.
Seperti perjalanan dinas tidak terlalu banyak, pergantian peralatan kantor yang tidak perlu, biaya operasional perkantoran, untuk rapat yang tidak perlu.
Mari bekerja untuk melaksanakan pembangunan.
"Itu yang sering orang katakan lemak-lemak, jadi dikurangi lemaknya, hal yang tidak penting. Jadi mindset untuk bagaimana menggunakan anggaran pemerintah seperlunya seadanya yang bisa menghasilkan yang terbaik," terangnya saat ditemui usai Focus Group Discussion (FGD) Tribun Timur di lobby Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih 430, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).
Prof Hamid melanjutkan, kepala daerah di Sulsel harus berpikir reinventing government atau mewirausahakan birokrasi.
Sifat-sifat swasta yang efisien dimasukkan ke pemerintahan. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan pimpinan daerah.
Termasuk ke unit di bawah pemerintah daerah, seperti BUMD.
"Birokrasi tidak berpikir boros, makanya penting terapkan sifat swasta," sebutnya.
Prof Hamid pun optimis meski ada pemangkasan anggaran pertumbuhan ekonomi di Sulsel tetap bisa tinggi.
| Efisiensi Anggaran, Pemprov Sulsel Kurangi Rp20 Miliar untuk Sektor Pekerjaan Umum |
|
|---|
| Prof Hamid Paddu Sebut Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Ubah Mindset |
|
|---|
| Efisiensi Anggaran, Perkindo Sulsel Harap Rahman Pina Suarakan Aspirasi Pekerja Konstruksi |
|
|---|
| Efisiensi Rp112 Miliar Untuk MBG, Pemprov Sulsel Sesuaikan RPJMD Untuk 5 Tahun ke Depan |
|
|---|
| Prof Hamid Soroti Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Turun 10 Tahun Terakhir |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.