Efisiensi Anggaran, Perkindo Sulsel Harap Rahman Pina Suarakan Aspirasi Pekerja Konstruksi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sulsel, Ir Ar Musmulyadi, ST, IPM, IAI, berharap ke Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina untuk narasi membuktikan optimisme yang dibangun untuk pelaku konstruksi.

Narasi optimisme tersebut, yaitu meminta agar para pelaku konstruksi khususnya di Sulsel tidak perlu khawatir atas adanya rencana pemangkasan atau efesiensi anggaran.

Menurut Rahman Pina, APBN dan APBD Sulsel tahun ini akan bertambah seiring dengan adanya efesiensi anggaran.

Hal tersebut juga selaras dengan janji politik Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman Sulaiman.

"Jadi teman-teman pekerja konstruksi tidak perlu terlalu khawatir," ucap Rahman Pina saat menjadi narasumber Forum Grup Discussion (FGD) yang berlangsung di Kantor Tribun-Timur, Jl Cendrawasih, Nomor 430, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025) siang.

Musmulyadi yang juga menjadi narasumber dalam FGD yang mengusung tema, "Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel" itu, pun berharap agar Rahman Pina membuktikan narasi yang dibangun saat pembahasan anggaran di DPRD Sulsel nantinya.

"Nah ini kita harapkan pembuktian nantinya dari pak Rahman Pina selaku wakil kita di DPRD Sulsel," ucapnya dihampiri seusai acara.

Baca juga: Guru Besar Unhas Minta Kepala Daerah Terpilih di Sulsel Diminta Ubah Mindset Penggunaan Anggaran

Bagi Musmulyadi, rencana efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran oleh pemerintah dianggap mengesampingkan nasib para pelaku jasa konstruksi.

Pasalnya, Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen PU) menjadi salah satu kementrian yang terbesar mengalami pemangkasan anggaran.

Dari total pagu Rp110,95 triliun, Kemen PU mengalami pemangkasan anggaran hingga 80 persen atau Rp81,38 triliun.

Pemangkasan anggaran untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu, pun dianggap diskriminatif terhadap pekerja konstruksi.

Sebab, selain anggaran yang dipangkas, kerja sama lintas sektor untuk menyukseskan program MBG tersebut, juga dianggap kurang melibatkan pelaku konstruksi.

"Nah ada kerjasama lintas sektor itu yang tidak menyebutkan Kementerian PU sebagai lembaga atau kementerian yang mengawasi progam makan bergizi gratis itu," ungkapnya.

Yang dilibatkan dalam lintas sektor MBG itu, lanjut Musmulyadi hanya Kementrian Kesehatan, BPOM dan beberapa lembaga lain.