Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

FGD Rabat Anggaran di Sulsel

Kepala Bapelitbangda Sulsel: Efisiensi Anggaran Berimbas pada Publikasi hingga Perjalanan Dinas

Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 10:56 WITA

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Sukmawati Ibrahim

lihat foto

Kepala Bapelitbangda Sulsel: Efisiensi Anggaran Berimbas pada Publikasi hingga Perjalanan Dinas

Renaldi/Tribun Timur

FGD TRIBUN TIMUR - Kepala Bapelitbangda Sulsel Setiawan Aswad (kanan, baju dinas coklat) menjelaskan pengaruh efisiensi anggaran pusat terhadap dana yang diterima Sulsel, dengan pemotongan sebesar Rp112 miliar di Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema ‘Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel’ di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Baca Selanjutnya:

200 Peserta Hadiri Mukernas GKMI 2025 Bertema “Submit to God”

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp112 miliar.

Hal ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi anggaran tersebut dilakukan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bapelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, mengatakan efisiensi ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, alokasi dana transfer dari pusat yang diterima Sulsel pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp4,8 triliun.

Sementara, Pendapatan Hasil Daerah (PHD) Sulsel tercatat sekitar Rp4,834 triliun.

Dengan demikian, total APBD Sulsel pada tahun ini berjumlah Rp9,7 triliun.

Namun, karena adanya efisiensi anggaran di tingkat pusat, dana yang diterima Sulsel mengalami pengurangan sebesar Rp112 miliar.

“Nah, ini yang kemudian kita diminta untuk melakukan penyesuaian. Jadi, akibat efisiensi pusat, pengurangan TKD efisiensi,” katanya saat Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema ‘Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel’ di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025).

Sebagai langkah responsif terhadap kebijakan efisiensi ini, Setiawan Aswad mengatakan pemerintah daerah diminta untuk melakukan efisiensi lebih lanjut pada belanja kegiatan yang kurang mendesak.

Seperti halnya kegiatan seremonial, kajian, percetakan, publikasi, seminar, serta pengurangan perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Kedua, pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan efisiensi sendiri,” ungkapnya.

“Jadi, setelah dikurangi, kita punya dana transfer dari pusat sebesar Rp112 miliar, dan pemerintah daerah diminta untuk melakukan efisiensi lebih lanjut,” tambahnya.

“Kami diminta untuk melakukan efisiensi dalam kegiatan yang tidak langsung berdampak pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (*)