Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

FGD Rabat Anggaran di Sulsel

Prof Hamid Paddu Sebut Kebijakan Efisiensi Anggaran untuk Ubah Mindset

Ia menyebut, kebijakan menaikkan pajak 12 persen sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan negara dari ketidakpatuhan membayar pajak.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Saldy Irawan
Tribun-Timur.com/Kaswadi Anwar
FGD TRIBUN - Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu (kiri) saat hadir sebagai narasumber di FGD Tribun Timur dengan tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel di lobby Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih 430, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025). Prof Abdul Hamid Paddu memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah menaikkan pajak 12 persen dan kebijakan efisiensi anggaran. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Ilmu Ekonomi Keuangan Negara/Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof Abdul Hamid Paddu memberikan pandangan terkait kebijakan pemerintah menaikkan pajak 12 persen dan kebijakan efisiensi anggaran.

Ia menyebut, kebijakan menaikkan pajak 12 persen sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan negara dari ketidakpatuhan membayar pajak.

Namun, kebijakan ini mendapat protes, sehingga kenaikan pajak 12 persen tidak secara menyeluruh.

Padahal menurutnya, jika itu terealisasi 100 persen penerimaan negara bisa capai Rp4 ribu triliun.

Yang terjadi pungutan pajak cuma 60 persen, 40 persen sisanya tidak patuh bayar pajak. Sektor tak patuh bayar pajak ini golongan menengah ke atas.

"Kalau itu dipungut dan diperbaiki kelembagaan, tidak ada korupsi, itu bisa capai Rp1.000 triliun dari pajak dari tambang, batu bara dan lain-lain. Jadi tidak ada kenaikan tarif, rakyat tidak perlu berteriak," katanya saat menjadi narasumber di FGD Tribun Timur, Selasa (18/2/2025).

FGD Tribun Timur mengangkat tema Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel.

Kegiatan ini digelar di lobby Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih 430, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

Prof Hamid menyebut, rencana Presiden Prabowo Subianto itu menggabungkan uang yang ada di APBN senilai Rp 4 ribu triliun dan mengkonsolidasikan uang di luar APBN yang berada dari BUMN dengan nilai Rp 20 ribu triliun.

Jika itu dapat dilakukan bukan tak mungkin target pertumbuhan ekonomi delapan persen bisa terwujud.

"Kalau ini digabung bisa menjadi Rp 24 ribu triliun. Bisa mendiferensiasi ekonomi untuk mencapai sampai delan persen pertumbuhan yang tidak ada lemaknya (pemborosan)," sebutnya.

Saat ini, uang dia, pemerintah mempunyai uang, aset, tapi tak fokus.

Begitu pun dengan BUMN dan pemerintah daerah. Aliran uangnya lari ke mana-mana.

Hal tersebut perlu diperbaiki ke depannya.

"Tenaga kita harus diresourcing, harus fokus, supaya mengarah ke yang lebih baik," imbaunya.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved