Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

FGD Rabat Anggaran di Sulsel

Demi Efisiensi Anggaran, DPRD Sulsel Dorong Pemprov Kurangi Pengeluaran Konsumsi Rapat

Surat edaran itu mencakup pemotongan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 50,59 triliun yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD).

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sudirman
TRIBUN TIMUR / ERLAN
PEMANGKASAN ANGGARAN- Suasana diskusi bertajuk “Menakar Dampak Rabat Anggaran Terhadap Bisnis dan Ekonomi Sulsel” yang akan digelar di Kantor Tribun Timur, Makassar, Sulsel, Selasa (18/2/2025) pagi. Rahman Pina buka suara terkait Kebijakan pemerintah yang efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina meminta pembatasan konsumsi rapat di tengah efisiensi anggaran.

Hal ini sebagai respons terhadap kebijakan pemangkasan anggaran yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Surat edaran itu mencakup pemotongan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, termasuk Rp 50,59 triliun yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah (TKD).

"Pengeluaran yang tidak esensial seperti makanan dan minuman dalam rapat-rapat pemerintah harus dikurangi," ujar Rahman Pina saat Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (18/2/2025) pagi.

Tujuannya agar alokasi dana dapat difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Baca juga: Prof Abdul Hamid Paddu: Efisiensi Anggaran Peluang Pemprov Sulsel Tingkatkan Pembangunan Ekonomi

Apalagi konsumsi dalam rapat sering kali menjadi pengeluaran yang tidak maksimal dan bisa dihindari. 

Menurutnya, sering kali makanan yang disediakan dalam rapat hanya sedikit yang dikonsumsi, bahkan terbuang sia-sia. 

"Kita harus sadar bahwa selama ini banyak pengeluaran yang terjadi akibat rutinitas yang tidak efisien. Contohnya setiap rapat selalu disediakan makanan atau kue, padahal seringkali yang kita ambil hanya air minum," kata Rahman Pina.

Ini menyebabkan pemborosan anggaran, khususnya di kantor-kantor pemerintahan yang seharusnya bisa lebih efisien dalam pengalokasiannya.

Langkah pengurangan pengadaan konsumsi ini dianggap bagian dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas program pemerintah.

Wakil Ketua Partai Golkar Sulsel itu menegaskan jika anggaran tidak akan berkurang.

Namun lebih diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak langsung pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Rahman juga menyarankan agar memanfaatkan teknologi dalam pertemuan-pertemuan pemerintah. 

Dengan semakin canggihnya teknologi, seperti rapat virtual via Zoom, pertemuan dapat dilakukan lebih efisien tanpa perlu biaya besar untuk konsumsi dan perjalanan dinas. 

"Misalnya yang kita kurangi adalah perjalanan dinas, saya kira tidak susah. Sebab sekarang kan semakin majunya teknologi, kemudian kita diajar kemarin ketika era covid-19, orang bisa lakukan pertemuan lewat Zoom," kata Rahman Pina.

Halaman
12
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved