TAG
NPHD
NPHD
-
Pencairan NPHD PSU Palopo di Bulan April dan Mei 2025
Tahap pertama akan dicairkan pada awal April dan tahap kedua pada awal Mei 2025.
Kamis, 20 Maret 2025 -
KPU Makassar Baru Pakai 15 Persen Anggaran Pilkada dari NPHD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) baru merealisasikan 15 dari 40 persen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Sabtu, 29 Juni 2024 -
NPHD KPU Palopo Baru Dibayar Rp1 Miliar, Pilwali Palopo Terancam Tertunda
Pembayarannya terbagi dari dua termin yakni pada tahun 2023 sebesar 40 persen atau sebesar Rp9,2 miliar.
Jumat, 26 April 2024 -
Tiga Kabupaten Belum NPHD Dana Pilkada 2024, Kesbangpol Sulsel Bakal Panggil Khusus
Pertemuan akan dilakukan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel.
Minggu, 12 November 2023 -
Teken NPHD, Bupati Barru: Ini Bukti Komitmen dan Keseriusan Pemkab Barru Untuk Menyukseskan Pilkada
NPHD ini merupakan bukti komitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang akan mendatang.
Kamis, 9 November 2023 -
7 Daerah Belum Sepakati NPHD Pilkada, Kesbangpol Sulsel Bongkar Penyebabnya
Muh Firda mengaku terus mendorong 7 daerah ini segera menyepakati NPHD bersama KPU dan Bawaslu.
Kamis, 9 November 2023 -
Penandatanganan NPHD Kabupaten dan Kota di Sulsel Alot, Baru 13 Daerah Selesai, 11 Bermasalah
Pembahasan NPHD sendiri masih terkesan alot antara pihak Pemda dan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiap daerah.
Jumat, 3 November 2023 -
Pinrang Jadi Daerah Ke-13 Lakukan Penandatanganan NPHD
Masih ada 11 daerah lainnya diupayakan sebelum 10 November 2023, penandatanganan NPHD harus selesai dilakukan. Ini sudah jadi arahan Mendagri.
Kamis, 2 November 2023 -
Wow! Anggaran Pilkada KPU Wajo Empat Kali Lebih Besar Dibanding Bawaslu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menyetujui anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rp45 M.
Jumat, 13 Oktober 2023 -
Dukung Pemilu 2024, Pemkot Makasar Segera MoU NPHD Anggaran Pilwali
Kata Danny, dalam waktu dekat, Pemkot Makassar akan melakukan asistensi dan konsultasi dari provinsi terlebih dahulu.
Rabu, 11 Oktober 2023 -
Usulan Anggaran Dipangkas, Ini yang Dilakukan Bawaslu Selayar
Mendagri turun tangan, karena tidak ada kata sepakat terhadap besaran anggaran diusulkan dan disiapkan Pemda setempat.
Senin, 11 November 2019 -
Belum Teken NPHD, Mendagri Kembali Pertemukan KPU dan Pemkab Pangkep
Pemanggilan kepada dua instansi tersebut terkait biaya pilkada 2020 mendatang. KPU dan Pemda belum menyepakati biaya pilkada 2020 mendatang.
Rabu, 6 November 2019 -
Dana Pilkada 2020 Belum Jelas, Mendagri Panggil KPU Pangkep dan KPU Selayar Lagi
Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah (NPHD) di kedua daerah itu juga belum diteken.
Jumat, 1 November 2019 -
Gara-gara Salah Ketik, Penandatanganan NPHD Bawaslu Maros dan Pemkab Molor
Gara-gara Salah Ketik, Penandatanganan NPHD Bawaslu Maros dan Pemkab Molor
Jumat, 1 November 2019 -
Anggaran Pilkada Pangkep Tak Cukup, Jenderal dari Jakarta Turun Tangan
Hal ini membuat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) turun tangan.
Kamis, 24 Oktober 2019 -
NPHD Bawaslu Pangkep Rp 6 Miliar, Reaksi Asri Yusuf
Asri Yusuf menyebut, jika persoalan ini pada akhirnya akan selesai karena hanya persoalan rasionalisasi anggaran saja.
Selasa, 22 Oktober 2019 -
Bawaslu Maros Ancam Tunda Pilkada 2020
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.
Kamis, 17 Oktober 2019 -
Tolak Rp 20 Miliar, KPU Pangkep Belum Teken NPHD
Pasalnya, daerah itu tidak memiliki cukup anggaran untuk melaksanakan pesta demokrasi yang rencananya digelar 23 September.
Rabu, 16 Oktober 2019 -
Bupati Sudah Teken NPHD Pilkada Pangkep Rp 20 Miliar, KPU dan Bawaslu Belum Setuju
Syamsuddin meneken angka Rp 20 miliar, bukan Rp 34 miliar seperti permintaan KPU Pangkep.
Rabu, 16 Oktober 2019 -
KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD
KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD
Rabu, 16 Oktober 2019
