KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD

KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD

KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD
TRIBUN TIMUR/ANSAR
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman 

KPU Maros Keciprat Anggaran Pilkada Rp 31,1 M, Bawaslu Malah Belum Tandatangani NPHD

TRIBUN-MAROS.COM, TURIKALE - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maros, Sufirman, mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

NPHD diperlukan, untuk menentukan besaran anggaran yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros pada Pilkada tahun depan.

Sufirman mengaku, masih melakukan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maros.

Baca: Gadis Lulusan S2 Dinikahi Sopir Truk, tapi Reaksi Orang Sekampung dan Kerabat Sungguh Tak Pantas

Baca: Jelang Bigmatch MU vs Liverpool, Ada kabar Bagus untuk Solskjaer. Laga Panas Dipimpin Wasit Termahal

Baca: Tanpa 5 Pilar, Arema Tetap Yakin Kalahkan PSM. Singo Edan Punya 2 Senjata Andalan!

"Belum ada kesepakatan, kami masih lakukan pembahasan dengan TAPD Maros. Makanya jadwal penandatanganan NPHD juga belum ada," kata Sufirman, kepada tribun-maros.com, Rabu (16/10/2019).

Bawaslu Maros kata dia, mengajukan anggaran sebesar Rp 15 miliar ke Pemkab Maros.

Namun Bawaslu dan TAPD Maros belum sepakat terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

"TAPD Maros mau berkonsultasi lebih dahulu dengan bupati Maros," ujarnya.

Padahal, kata dia, sedianya penandatanganan NPHD tersebut, paling lambat 1 Oktober lalu.

Berbeda dengan Bawaslu, KPU Maros telah penandatanganan NPHD dengan Pemkab Maros.

Halaman
123
Penulis: Amiruddin
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved