Tiga Kabupaten Belum NPHD Dana Pilkada 2024, Kesbangpol Sulsel Bakal Panggil Khusus

TRIBUN-TIMUR.COM, SIDRAP - Tiga Kabupaten belum melakukan tandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pilkada.

Ketiganya ialah Luwu Utara, Soppeng dan Sinjai.

"Sinjai, Soppeng dan Luwu Utara belum tapi pembincaraan sudah ada," jelas Pj Gubernur Bahtiar saat diwawancari di Kab Sidrap, Sabtu (11/11/2023) malam.

Pj Gubernur Bahtiar mengaku akan memanggil ketiga pemda tersebut.

Pertemuan akan dilakukan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel.

"Kesbangpol laporkan senin (13/11) akan berdialog dengan ketiga daerah. Uangnya sudah ada sisa finalisasi," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kesbangpol Sulsel Muhammad Firda mengungkapkan beberapa kendala pemda.

Diantaranya terkait  besaran dana yang belum disepakati bersama KPU dan Bawaslu.

Beberapa daerah juga kerap membandingkan alokasi Pilkada dengan daerah lainnya.

"Kesepakatan biaya masalah SBU (Standar Biaya Umum),ada menganggap lebih kecil, selalu dibandingkan daerah lain," kata Firda beberapa waktu lalu.

"Sudah dipanggil badan keuangan cari solusinya, Kita hanya bisa fasilitasi. Kita sarankan ada pasal yang bisa diubah saat ada kebutuhan tambahan di 2024. Tidak ada yang sulit, cuma belum paham saja," sambungnya.

Sementara itu, 21 Kabupaten/Kota sudah melakukan tandatangan NPHD.

Diantaranya Makassar dengan alokasi sekitar Rp82 miliar.

Terbagi untuk KPU Rp64 miliar sedangkan Bawaslu Kota Makassar Rp18 miliar.

Kemudian di Maros mengalokasikan Rp49,6 M.

Dibagi ke KPU Maros sebesar Rp31 M dan Bawaslu Maros Rp11 M. Sementara untuk pengamanan Rp7,2 M.

Di Toraja Utara anggaran dialokasikan sebesar Rp 34 M.

Untuk KPU Rp 26 miliar serta Bawaslu Toraja Utara Rp 8 miliar.

Khusus pilgub Sulsel, Pemprov sudah cairkan anggaran Rp 150 M untuk KPU serta Rp 50 M bagi Bawaslu.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz