NPHD KPU Palopo Baru Dibayar Rp1 Miliar, Pilwali Palopo Terancam Tertunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemilihan kepala daerah Kota Palopo terancam tertunda.

Pasalnya, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mereka belum terbayarkam sepenuhnya.

NPHD diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo sebesar Rp23 miliar kepada KPU Palopo.

Pembayarannya terbagi dari dua termin yakni pada tahun 2023 sebesar 40 persen atau sebesar Rp9,2 miliar.

Lalu untuk tahun 2024 Pemkot Palopo haru kembali memberikan sisanya atau sebesar 60 persen dengan nilai Rp13,8 miliar.

Namun hingga saat ini Pemkot Palopo baru memberikan anggaran sebanya Rp1 miliar dari 40 persen anggaran NPDH 2023 kemarin.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel Ansyar mengatakan, saat ini pihak dari Pemprov Sulsel telah berkoordinasi dengan Kesbangpol Palopo.

Koordinasi tersebut adalah untuk segera kembali melakukan penyaluran anggaran untuk keperluan Pilkada serentak.

Apalagi kata Ansyar, saat ini Pemkot Palopo sedang kesulitan dari sisi keuangan sehingga penyalurannya telat.

"Nanti anggaran itu akan dicicil oleh Pemkot Palopo," katanya, Jumat (26/4/2024).

Dalam waktu dekat ini, kata Ansyar, Pemkot Palopo akan kembali menyalurkan 2,5 Milyar untuk anggaran Pilkada 2024.

Jika anggaran tersebut habis, akan kembali disalurkan tambahannya.

"Laporannya memang kemarin baru tertransfer itu 1 M tapi mau ditambahkan lagi 2,5 M," ujarnya.

"Selebihnya nanti menyusul, karena Palopo ini punya sedikit kendala akan kemampuan keuangan, informasi nya seperti itu," tambah dia.

Lanjut Ansyar, dirinya baru mengetahui mengenai isu penundaan pilkada serentak di Kota Palopo.

Meski begitu, ia yakin bahwa Pemkot Palopo akan tetap mensukseskan pemilihan wali kota mendatang.

"Saya yakin PJ Walikota dan teman-teman Kesbangpol Palopo akan tetap berusah, karena tugasnya itu juga Pj Walikota Palopo untuk mensukseskan pilkada serentak," jelasnya