7 Daerah Belum Sepakati NPHD Pilkada, Kesbangpol Sulsel Bongkar Penyebabnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah daerah di Sulsel belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak di 2024.

Ada 7 Kabupaten/kota di Sulsel masih belum menyepakati besaran NPHD.

Mulai dari Makassar, Jeneponto, Sinjai, Luwu Utara, Sidrap, Barru dan Soppeng

"Informasi masih ada 7 yang belum. Barru, Soppeng, Sinjai, termasuk Makassar dan ada lagi," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel (Kesbangpol) Muhammad Firda di GOR Sudiang, Kamis (9/11/2023).

Padahal batas waktu penandatanganan NPHD sisa 1 hari pada 10 November 2023.

Muh Firda mengaku terus mendorong 7 daerah ini segera menyepakati NPHD bersama KPU dan Bawaslu.

Jika melewati batas waktu, Firda mengaku tak ada sanksi khusus yang mengikat.

Meski begitu, Pemprov Sulsel akan memfasilitasi kembali pembahasan NPHD daerah tersebut.

"Tidak adaji' (sanksi), di fasilitasi ji lagi. Inikan kesepakatan KPU, Bawaslu dan Pemda," lanjutnya.

Terkait kendala saat ini, Firda mengaku beberapa daerah masih mempermasalahkan besaran dana.
Beberapa daerah membandingkan alokasi Pilkada dengan daerah lainnya.

"Kesepakatan biaya masalah SBU (Standar Biaya Umum),ada menganggap lebih kecil, selalu dibandingkan daerah lain," kata Firda.

"Sudah dipanggil badan keuangan cari solusinya, Kita hanya bisa fasilitasi. Kita sarankan ada pasal yang bisa diubah saat ada kebutuhan tambahan di 2024.

Tidak ada yang sulit, cuma belum paham saja," sambungnya.

Terbaru, ada Tana Toraja dan Toraja Utara yang sudah menyelesaikan NPHD Pilkada.

Kesbangpol Sulsel pun mendorong 7 daerah ini bisa menandatangani NPHD pada Jumat (10/11/2023) besok.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz