TOPIK
KPK
-
Novel Baswedan Bongkar Peran Ketua KPK Firli Bahuri Dalam TWK Hingga 75 Pegawai Tak Lolos
Novel Baswedan menyampaikan Ketua KPK Firli Bahuri paling ngotot untuk laksanakan Tes Wawasan Kebangsaan untuk pegawai KPK.
-
Pertanyaan Kontroversi TWK KPK Pilih Pancasila atau Kitab Suci Dibongkar Novel Baswedan
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan membongkar isi tes TWK KPK kepada jurnalis senior Karni Ilyas.
-
Soal Korupsi Dana Bansos Rp 100 T, Ketua Satgas IDI Prof Zubairi Djoerban Labeli Covid Miliuner
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( PB IDI ), Prof Zubairi Djoerban melabeli koruptor Bansos sebagai Covid Miliuner.
-
Novel Baswedan Bocorkan Korupsi Bansos Covid-19 Rp100 Triliun Bikin Warganet Usulkan Potong Tangan
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan menyatakan adanya dugaan korupsi Bansos senilai Rp100 triliun.
-
Dosen UMI Fahri Bachmid Bela 75 Pegawai KPK: Proses Alih Status Tak Boleh Merugikan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 75 pegawai tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Fahri Bachmid menyatakan tak boleh rugikan pegawai
-
Jadi Bupati Terkaya 6 di Pilkada, Hanya 2 Tahun Harta Bupati Nganjuk Jatim Novi Rahman Naik Rp22 M
Dalam LHKPN KPK, harta Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat bertambah hingga Rp 22 miliar hanya dalam jangka 2 tahun lebih.
-
Punya Harta Rp116 M, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Ditangkap KPK Soal Korupsi Lelang Jabatan
Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT Bupati Nganjuk 2021, Novi Rahman Hidayat. Novi adalah usungan PDIP, PKB dan Hanura di Pilkada 2018 lalu.
-
Bocor! Pegawai KPK Non Aktif Tangani Kasus Besar Bansos Juliari Batubara dan Suap Edy Prabowo
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) non aktif saat ini ternyata menangani kasus besar yang melibatkan Juliari Batubara dan Edy Prabowo.
-
Surat Penonaktifan Novel Baswedan cs Ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri Beredar di Media Sosial
SK keputusan penonaktifan 75 pegawai KPK beredar, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal kabar pemecatan Novel Baswedan cs.
-
Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Wakil Ketua KPK: Libatkan BIN dan BNPT
Ada 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Nurul Ghufron akui libatkan BIN dan BNPT.
-
Pertama Kalinya KPK Pasang Foto Jokowi-Maruf di Presscon, DS: Perhatikan Betapa Sombongnya KPK Lama
Denny Siregar turut menyoroti soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasang foto Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Ada Penyidik KPK dari Polri yang Nakal Peras Pejabat Miliran Rupiah dan Reaksi Irjen Sambo dan Firli
Heboh, ada oknum penyidik KPK peras pejabat, ada penyidik KPK dari Polri sudah ditahan karena meminta uang ke pejabat agar kasus dihentikan
-
Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Siap Dihukum Mati Jika Terbukti Bersalah Korupsi
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menanggapi adanya peluang hukuman mati bagi dirinya setelah ditangkap korupsi.
-
Pakar Hukum Unhas Dr Hasrul Benarkan Wamenkumham, Juliari dan Edhy Prabowo Bisa Dihukum Mati
Pakar Hukum Unhas benarkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Juliari Peter Batubara dan Edhy Prabowo bisa dihukum mati karena korupsi.
-
BIODATA Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna Ditangkap KPK, Kader PDIP Ada Foto Bareng Jokowi
Setelah menteri Edhy Prabowo ditangkap KPK, giliran Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna kena OTT KPK
-
Kunjungi Kantor Gubernur Sulsel, KPK Tekankan Kerja Sama Cegah Korupsi
Kunjungi Kantor Gubernur Sulsel, KPK tekankan kerja sama cegah cegah tindak pidana korupsi.
-
BPK Temukan Uang Negara Rp71,78 Miliar Ngalir ke Rekening Pribadi di 5 Kementerian, Langkah KPK
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memastikan apakah aliran dana ke rekening pribadi tersebut murni kesalahan administrasi atau disengaja
-
PARAH! 11 Anggota DPRD Sumatera Utara Ditahan KPK, Sebelumnya 14 Tersangka Suap Gubernur
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 11 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019
-
KPK Perpanjang Penyampaian LHKPN, Tingkat Kepatuhan Legislatif Paling Rendah
Perpanjangan waktu diberikan selama 1 bulan, dari batas waktu (31/3/2020) menjadi (30/4/2020).
-
VIDEO: Kunjungi Kantor Gubernur Sulsel, Waketum KPK: Kita Terfasilitasi
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beserta rombongan mengunjungi Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar
-
KPK Bantu Sulsel Tertibkan Rp 6,9 T Aset Selama 2019, MCP Terendah Tana Toraja
KPK menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov Sulsel
-
KPK Bantu Sulsel Selamatkan Keuangan Daerah Rp 6,9 Triliun
KPK menyelenggarakan rapat monev perencanaan dan penganggaran daerah serta pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulawesi Selatan.
-
KPK Puji NA Terkait Efisiensi hingga Pemberian Bantuan Dana ke Daerah
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron beserta rombongan mengunjungi Kantor Gubernur Sulsel
-
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Kunjungi Kantor Gubernur Sulsel, Ini Tujuannya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron beserta rombongan mengunjungi Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (2/3/2020).
-
Profil Wahyu Setiawan Komisioner KPU yang Ditangkap di OTT KPK, Kekayaan, Baru Sebulan Ulang Tahun
Profil Wahyu Setiawan komisioner KPU yang ditangkap di OTT KPK, kekayaan, baru sebulan ulang tahun.
-
Siapa Ali Fikri dan Ipi Maryati Plt Jubir Baru KPK Pengganti Febri Diansyah Pilihan Firli Bahuri?
Siapa Ali Fikri dan Ipi Maryati Plt Jubir baru KPK pengganti Febri Diansyah pilihan Ketua KPK Firli Bahuri?
-
Hanya 1 dari 5 Dewan Pengawas KPK yang Layak Dipercaya Kata Said Didu Eks Pejabat BUMN, Siapa?
Hanya 1 dari 5 Dewan Pengawas KPK yang Layak Dipercaya Kata Said Didu Eks Pejabat BUMN, Siapa?
-
Siapa Nurul Ghufron? Pimpinan KPK Termuda Hampir Batal Dilantik Jokowi Karena Anggota DPR
Siapa Nurul Ghufron? Pimpinan KPK Termuda Hampir Batal Dilantik Jokowi Karena Anggota DPR
-
Komite Etik Gelar Rapat Perdana
Komite Etik Gelar Rapat Perdana
-
KPK: Banyak Korupsi di Layanan Perizinan Makassar
Layanan publik Pemerintah Kota Makassar tahun 2010 banyak melakukan tindak pidana korupsi pada bagian layanan pembuatan izin
