KPK: Banyak Korupsi di Layanan Perizinan Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM -- Dari Survei KPK tahun  2010, Makassar belum memenuhi standar pelayanan publik Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Umum Bibit Samat Rianto ketika ditemui pada konferensi pers seusai seminar pemberantasan korupsi ditemani Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin, Selasa (4/3/2011) siang.

Dari data yang dikumpulkan KPK dari 452 responden dari berbagai unit layanan, ideks integritas layanan publik pemerintah Kota Makassar tahun 2010 banyak melakukan tindak pidana korupsi pada bagian layanan pembuatan izin IMB, Siup,dan KTP, serta sejumlah pelayanan instansi lain yang terkait pada pelayanan publik.

Hal tersebut langsung ditanggapi Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin. Menurutnya adanya tindak korupsi tersebut terjadi karena dua faktor, baik faktor pegawainya yang meminta gratifitasi ataupun dari masyarakat sendiri yang menawarkan gratifitasi guna dimudahkan.

Ilham juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sejak tahun 2007 dengan berkomitmen dengan seluruh birokrasi jajarannya. "Untuk menciptakan pemerintahan yang baik tidak bisa hanya mengandalkan wali kota atau gubernur saja, saya rasa teman-teman pers juga harus mendukung hal tersebut," jelasnya.

Ilham yang kerap disapa  Aco juga menambahkan akan membuka ruang transparansi di kantor-kantor pelayanan. Hal tersebut dilakukannya untuk mencegah terjadinya pelayanan yang tidak sesuai prosedur ataupun timbulnya tindak pidana korupsi pada pelayanan tersebut. (*)