KPK

KPK Perpanjang Penyampaian LHKPN, Tingkat Kepatuhan Legislatif Paling Rendah

Perpanjangan waktu diberikan selama 1 bulan, dari batas waktu (31/3/2020) menjadi (30/4/2020).

Ist
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memperpanjang waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun laporan 2019.

Perpanjangan waktu diberikan selama 1 bulan, dari batas waktu (31/3/2020) menjadi (30/4/2020).

Hal ini berkenaan dengan situasi dan perkembangan terkini terkait pandemi corona virus disease (covid-19).

KPK telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100 tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahunan (Periodik) Tahun Laporan 2019, Kamis (19/3/2020).

Masa perpanjangan pelaporan tersebut berlaku untuk kewajiban penyampaian LHKPN jenis khusus.

Yakni bagi para Penyelenggara Negara (PN) yang baru pertama kali menjabat atau diangkat kembali dalam jabatan publik, maupun yang berakhir masa jabatannya sebagai PN yang jatuh pada periode antara (1/1/2020) sampai dengan (31/3/2020).

Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional per (18/3/2020) tercatat 71,47 persen.

"Dimana sebanyak 258.437 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di Indonesia," katanya, Jumat (20/3/2020).

Rinciannya adalah Bidang Eksekutif mencapai 70,42 persen atau sebanyak 205.609 telah melapor dari total 291.961 wajib lapor.

Bidang Legislatif mencapai 66,46 persen atau sebanyak 13.390 telah melapor dari total 20.147 wajib lapor.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved