KPK Puji NA Terkait Efisiensi hingga Pemberian Bantuan Dana ke Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron beserta rombongan mengunjungi Kantor Gubernur Sulsel Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (2/3/2020).

Turut hadir koordinator Wilayah (Korwil) VIII Korsubgah KPK Wilayah Sulawesi Adlinsyah Malik Nasution, Koordinator KPK Wilayah Sulsel Dwi Aprili Linda, dan rombongan lainnya.

Para rombongan diterima langsung Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Hayat Gani dan beberapa OPD lainnya.

Nurul Ghufron mengapresiasi komitmen kuat Gubernur Sulsel untuk melakukan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

"Bahkan, Gubernur Sulsel telah melakukan beberapa efisiensi anggaran seperti perjalanan dinas, honor dan penataan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)," ujarnya.

Ketua Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII, Adliansyah Malik Nasution menambahkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan di berbagai tempat bahwa prestasi Gubernur Sulsel patut dijadikan contoh dalam mengelola anggaran, terutama dalam memberikan bantuan keuangan daerah bawahan.

"Pak Tjahjo Kumolo sudah menyampaikan ke khalayak, contohin itu Gubernur Sulawesi Selatan memberikan bantuan keuangan daerah bawahan sampai Rp 500 miliar," ungkap Choky, sapaan akrab Adliansyah, saat melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Sulsel, di Baruga Lounge Kantor Gubernur, Senin (2/3/2020).

Diketahui, Sulsel dua tahun berturut-turut memberikan bantuan keuangan daerah bawahan dengan nilai cukup fantastis.

Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, menjelaskan, bantuan keuangan daerah bawahan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Sulsel terhadap daerah-daerah yang memiliki prestasi dan inovatif dalam mendorong percepatan pembangunan.

Bahkan, untuk menjaga anggaran tersebut tidak disalahgunakan, dirinya menyampaikan di tempat umum agar semua mengetahui bahwa ada anggaran untuk membangun daerahnya masing-masing.

Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari adanya pemotongan anggaran. "Kami sampaikan di tempat umum bahwa uang ini adalah kewenangan penuh bupati dan wakil bupati," ujarnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)