TAG
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251117_IJAZAH-HAKIM-MK_ijazah-Asrul-Sani-digugat.jpg)
Senyum Arsul Sani Tunjukan Ijazah Doktor hingga Foto Kelulusan ke Publik
Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terlihat saat dirinya secara terbuka menunjukan ijazah doktoralnya
Senin, 17 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Profil-Arsul-Sani-politisi-PPP-dilantik-jadi-hakim-konstitusi-oleh-Presiden.jpg)
Sosok Arsul Sani Hakim MK Kini Disebut Punya Ijazah Doktor Palsu
Arsul Sani jadi hakim MK sejak 18 Januari 2024. Sumpah jabatan ini diucapkan Arsul Sani di hadapan Presiden Joko Widodo.
Senin, 17 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251113_GUGAT-UU-TNI_syamsul-jahidin-gugat-uu-tni.jpg)
Selain UU Polri, Syamsul Jahidin Juga Gugat Aturan Prajurit TNI Duduki Jabatan Sipil Tanpa Mundur
keberadaan militer dalam jabatan sipil dinilai berisiko menciptakan konflik kepentingan karena mereka masih terikat pada sistem komando
Kamis, 13 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251113_GUGAT-UU-POLRI_gugat-UU-Polri-2025.jpg)
Syamsul Jahidin Gugat Anggota Polri Jabat di Sipil, Akibatnya 4.351 Polisi Mundur atau Pensiun Dini
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan anggota Polri aktif dilarang menduduki jabatan sipil.
Kamis, 13 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251113-Sultan-B-Najamudin-lantik-Moh-Iqbal-akpol.jpg)
Komjen M Iqbal Jenderal Polisi Sekjen DPD RI, Putusan MK Haruskan Mundur atau Pensiun Polri
Putusan MK mengharuskan Komjen Mohammad Iqbal pensiun dini dari Polri jika ingin tetap bertugas sebagai Sekjen DPD RI
Kamis, 13 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251113-Mohammad-Iqbal-4345.jpg)
Daftar 59 Jenderal Terancam Pensiun, MK Kini Larang Polisi Aktif Masuk Sipil
Ada puluhan jenderal polisi wajib pensiun dini apabila tetap ingin bertugas di kementerian dan lembaga negara usai putusan MK
Kamis, 13 November 2025 -
Banyak Jenderal Bakal Hilang Jabatan? Polisi Aktif Kini Dilarang Duduki Jabatan Sipil
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota kepolisian aktif tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil di luar institusi Polri.
Kamis, 13 November 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251024_TANTANGAN-BERAT-BAWASLU_tantangan-berat-bawaslu-sulsel-2025.jpg)
MK Perkuat Bawaslu, Komisioner Anggap Justru Jadi Tantangan Berat Hadapi Pemilu 2029
Bawaslu) Republik Indonesia akui tengah menghadapi tantangan berat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan rencana revisi Undang-Undang Pemilu.
Jumat, 24 Oktober 2025 -
Hak Pilih di Tengah Matinya Hak Hidup
Misalnya di Gowa, Bawaslu telah berupaya mendorong akurasi data hak-hak politik warga sebagai kesiapan pemilu berikutnya.
Selasa, 7 Oktober 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250929_DISKUSI-HAKIM_diskusi-hakim-MK-2025.jpg)
MK Batalkan UU Tapera, Putuskan Semua Pasal Inkonstitusional
Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Senin, 29 September 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250916_WAMEN-JADI-KOMISARIS_wamen-jadi-komisaris-BUMN.jpg)
Daftar 43 Wakil Menteri Jabat Komisaris BUMN Meski Dilarang MK
Tiga wakil menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tetap ditunjuk menjadi Dewan Komisaris PT Telkom
Selasa, 16 September 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Kabinet-Merah-Putih-1-23102024.jpg)
Daftar 29 Wakil Menteri Harus Mundur dari Jabatan Komisaris Setelah Putusan MK
Sebanyak 29 wakil menteri, tak termasuk Immanuel Ebenezer, harus mundur dari jabatan komisaris
Kamis, 28 Agustus 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250812_DISKUSI-SENIOR_diskusi-senior-HMI-dan-PMII.jpg)
Azhar Arsyad dan Nimatullah Soroti Politik Uang 'Hantu' yang Merusak
Aktivis senior Sulawesi Selatan Nimatullah RB dan Azhar Arsyad membahas kondisi politik Indonesia.
Selasa, 12 Agustus 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TOLAK-PUTUSAN-MK-Wakil-Sekretaris-Jenderal-Partai-Nasdem-Dedy-Ramanta.jpg)
Profil Dedy Ramanta Wasekjen Nasdem Tolak Keras Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Minggu, 10 Agustus 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250804-Saiful-Mujib.jpg)
Menyikapi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu
Menarik hal disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di sela-sela diskusi yang diprakarsai Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Senin, 4 Agustus 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Abdul-Karim-Ketua-Dewas-LAPAR-Sulsel-Majelis-Demokrasi-Humaniora-1.jpg)
Putusan 135 MK
Lalu amar putusan MK yang meleraikan pemilu nasional dan lokal dianggap melanggar konstitusi negara.
Rabu, 23 Juli 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250718-Endang-Sari.jpg)
Menyoal Legitimasi di Masa Transisi Legislatif
Menurut Weber, kekuasaan hanya akan ditaati jika dianggap sah oleh mereka yang dipimpin.
Jumat, 18 Juli 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250712-Suasana-ngobrol-politik-di-di-Kantor-Redaksi-Tribun-Timur.jpg)
PKB Soroti Putusan MK, Pengamat: Tanpa Revisi UU Pemilu, Putusan hanya di Atas Kertas
Putusan itu akan memisahkan pemilu daerah dan pemilu nasional dengan rentan waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun
Sabtu, 12 Juli 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250708_KEWENANGAN-PEMDA_kewenangan-pemda-terbatas-soal-tambang.jpg)
Muhammad Safri Desak Tindakan Tegas Perusak Lingkungan dan Evaluasi Kewenangan Pertambangan
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, kembali menyuarakan kritik keras terhadap maraknya kerusakan lingkungan.
Kamis, 10 Juli 2025 -
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/PSU-PALOPO-Komisioner-KPU-Sulawesi-Selatan-Ahmad-Adiwijaya-Saat.jpg)
Ome Dikabarkan Absen saat Penetapan Wali Kota Palopo, Ada Apa?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebelumnya telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Kamis, 10 Juli 2025
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Pesawat-ATR-42-500-milik-Indonesia-Air-Transport-bernomor-registrasi-PK-THT.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-17-januari-leang-leang-maros.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2026-17-JANUARI-BPBD-MAKASSAR.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260117-Amirullah-nur-saenong-akuatik.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260117-500-nasi-bungkus-untuk-tim-sar-3.jpg)
