TAG
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
-
Azhar Arsyad dan Nimatullah Soroti Politik Uang 'Hantu' yang Merusak
Aktivis senior Sulawesi Selatan Nimatullah RB dan Azhar Arsyad membahas kondisi politik Indonesia.
Selasa, 12 Agustus 2025 -
Profil Dedy Ramanta Wasekjen Nasdem Tolak Keras Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Dedy Ramanta mengatakan, Nasdem berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi.
Minggu, 10 Agustus 2025 -
Menyikapi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu
Menarik hal disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di sela-sela diskusi yang diprakarsai Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Senin, 4 Agustus 2025 -
Putusan 135 MK
Lalu amar putusan MK yang meleraikan pemilu nasional dan lokal dianggap melanggar konstitusi negara.
Rabu, 23 Juli 2025 -
Menyoal Legitimasi di Masa Transisi Legislatif
Menurut Weber, kekuasaan hanya akan ditaati jika dianggap sah oleh mereka yang dipimpin.
Jumat, 18 Juli 2025 -
PKB Soroti Putusan MK, Pengamat: Tanpa Revisi UU Pemilu, Putusan hanya di Atas Kertas
Putusan itu akan memisahkan pemilu daerah dan pemilu nasional dengan rentan waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun
Sabtu, 12 Juli 2025 -
Muhammad Safri Desak Tindakan Tegas Perusak Lingkungan dan Evaluasi Kewenangan Pertambangan
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, kembali menyuarakan kritik keras terhadap maraknya kerusakan lingkungan.
Kamis, 10 Juli 2025 -
Ome Dikabarkan Absen saat Penetapan Wali Kota Palopo, Ada Apa?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebelumnya telah melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Kamis, 10 Juli 2025 -
Utak Atik Pemilu, Siapa Untung?
Putusan ini dilandasi oleh kekhawatiran MK terhadap beban teknis, administratif dan psikologis yang muncul dari pemilu serentak.
Kamis, 10 Juli 2025 -
Suasana Riuh Berakhir Sepi di Rumah Rahmat Masri Bandaso, Pendukung Pulang Sehabis Gugatan Ditolak
Petugas TNI Polri menjaga kediaman Calon Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Rahmat Masri Bandaso (RMB) di Wara Selatan.
Selasa, 8 Juli 2025 -
Naili Trisal Buat Sejarah Jadi Wali Kota Perempuan Pertama di Palopo Sulsel
Naili Trisal akan menjadi Wali Kota terpilih pertama di Kota Palopo sejak berdiri 23 lalu.
Selasa, 8 Juli 2025 -
BREAKING NEWS: MK Tolak Gugatan Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta. Naili-Akhmad Syarifuddin menang Pilwali Palopo 2025.
Selasa, 8 Juli 2025 -
Menata Ulang Demokrasi Melalui Revisi Regulasi Pemilu
Situasi ini menciptakan kebingungan baik bagi penyelenggara maupun pemilih, serta membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.
Selasa, 8 Juli 2025 -
Pemerintahan Palopo Tertawan Sengketa Pilkada, Pengamat: Catatan Keras ke Penyelenggara
Pengamat Politik dan Pemerintahan Prof Sukri menganggap gugatan PSU Pilwali Kota Palopo lebih banyak berkutat pada kesalahan penyelenggara.
Senin, 7 Juli 2025 -
Besok MK Putuskan Sengketa PSU Pilkada Palopo, Masyarakat Merasa Bosan Panjangnya Proses Demokrasi
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Palopo, Sulawesi Selatan esok, Selasa (8/7/2025).
Senin, 7 Juli 2025 -
Pertanda Apa? Hakim MK Sorot KPU dan Bawaslu Palopo Lalai Verifikasi Syarat Calon
Hakim Mahkamah Konstitusi nilai KPU dan Bawaslu Palopo tidak memperhatikan secara detail dokumen yang diunggah pasangan calon pada Silon.
Jumat, 4 Juli 2025 -
Memisah Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
Putusan ini mengubah paradigma “pemilu serentak lima kotak” yang selama ini menjadi praktik umum.
Kamis, 3 Juli 2025 -
Tak Hanya Dosen HTN UMI, PKS Juga Sorot Putusan MK Pisahkan Pemilu Lokal dan Nasional
PKS mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang pemisahan jadwal Pemilu untuk pengisian anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten.
Rabu, 2 Juli 2025 -
MK Putuskan Pemilu DPRD 2031, Akademisi HTN UMI: Bertentangan Undang-undang Dasar
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilihan umum Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal mulai 2029.
Rabu, 2 Juli 2025 -
Plt Bukan Solusi Ideal, Demokrat Wanti-wanti Kekosongan Kepala Daerah Akibat Putusan MK
Demokrat khawatir kekosongan kepala daerah akibat putusan MK soal pemilu dua tahap. Dianggap bisa ganggu pembangunan dan kaderisasi politik
Rabu, 2 Juli 2025
