TAG
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi
-
Memisah Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
Putusan ini mengubah paradigma “pemilu serentak lima kotak” yang selama ini menjadi praktik umum.
Kamis, 3 Juli 2025 -
Tak Hanya Dosen HTN UMI, PKS Juga Sorot Putusan MK Pisahkan Pemilu Lokal dan Nasional
PKS mengkritik keras putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang pemisahan jadwal Pemilu untuk pengisian anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten.
Rabu, 2 Juli 2025 -
MK Putuskan Pemilu DPRD 2031, Akademisi HTN UMI: Bertentangan Undang-undang Dasar
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilihan umum Pemilu nasional dan Pemilu daerah atau lokal mulai 2029.
Rabu, 2 Juli 2025 -
Plt Bukan Solusi Ideal, Demokrat Wanti-wanti Kekosongan Kepala Daerah Akibat Putusan MK
Demokrat khawatir kekosongan kepala daerah akibat putusan MK soal pemilu dua tahap. Dianggap bisa ganggu pembangunan dan kaderisasi politik
Rabu, 2 Juli 2025 -
Pajak dan Status Eks Terpidana Calon Wali Kota dan Wawali Palopo Diperdebatkan di Sidang MK
Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta mempercayakan Farjlurrahman Jurdi sebagai tim ahli.
Rabu, 2 Juli 2025 -
Rincian Lengkap Harta Naili Calon Wali Kota Palopo Nyaris Tembus Rp1 T, Pemenang PSU Digugat ke MK
Pada Pemilihan Suara Ulang (PSU), pasangan Naili - Akhmad Syarifuddin memenangkan Pilkada Palopo.
Rabu, 2 Juli 2025 -
Amir Uskara: Putusan MK Menguntungkan PPP, Pisahkan Kepentingan Nasional dan Daerah
Amir Uskara, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan daerah.
Sabtu, 28 Juni 2025 -
Sengketa Pilkada Palopo Memanas, MK Lanjutkan Proses Pembuktian
Sengketa PSU Pilkada Palopo memanas. MK putuskan lanjutkan perkara ke tahap pembuktian, sidang lanjutan digelar pekan depan di Jakarta.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Gugatan RMB - Andi Tenri Diterima, Sengketa Pilwali Palopo Lanjut ke Sidang Pembuktian
Sidang Mahkamah Konstitusi (KM) agenda pengucapan keputusan dibacakan Saldi Isra, Kamis (26/6/2025).
Kamis, 26 Juni 2025 -
Tok! Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah 2029, Pemilih Tak Lagi Coblos Lima Surat Suara
Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati.
Kamis, 26 Juni 2025 -
Gugatan Paslon Rahmat-Andi Tenri Karta ke MK Tuai Pro dan Kontra
Gugatan pasangan usungan Golkar dan PKS ini teregistrasi dengan nomor 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025.
Selasa, 17 Juni 2025 -
Selisih Suara 38 Persen, Kuasa Hukum RMB-ATK Ungkap Tak Penuhi Salah Satu Syarat Gugatan ke MK
Kuasa hukum Rahmat Masri Bandaso - Andi Tenri Karta menyampaikan secara terang-terangan tak memenuhi syarat untuk menggugat hasil PSU Palopo 2025.
Selasa, 17 Juni 2025 -
Kepastian Ketua MK Soal Rencana Purn TNI Lengserkan Gibran Rakabuming, Mahfud MD Temukan Cela
Suhartoyo mengatakan, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR RI mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden (wapres)
Senin, 16 Juni 2025 -
KPU Sulsel Masih Tunggu Jadwal Sidang MK Terkait Gugatan Paslon 03
Romy Harminto, mengatakan jika pihaknya kini fokus pada proses persiapan dokumen sebagai bentuk antisipasi jika sidang MK berlanjut
Rabu, 11 Juni 2025 -
Jadwal Sidang Pertama PSU Palopo di MK, Rahmat Masri Bandaso Gandeng Lulusan Unhas Jadi Kuasa Hukum
Pasangan RMB-ATK dalam petitumnya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Sulsel tentang penetapan hasil rekapitulasi suara PSU Palopo.
Rabu, 11 Juni 2025 -
Tak Sabar Ikut Sidang PSU Palopo, Rahmat Siap Berhadapan Naili di MK
Gugatan teregistrasi di MK dengan Nomor 17/PAN.MK/e-AP3/06/2025 pada Senin, 2 Juni 2025 pukul 15:57 WIB.
Selasa, 10 Juni 2025 -
Gugatan PSU Palopo Masuk MK, KPU Sulsel: PSU Bisa Terjadi Kembali
Lalu gugatan diterima untuk disidangkan, namun hasil PSU tetap disahkan karena dianggap tidak ada pelanggaran berarti.
Senin, 9 Juni 2025 -
Perjalanan Karir Politik RMB Gugat PSU ke MK: Ketua DPRD, Golkar, dan 2 Kali Wakil Wali Kota Palopo
Rahmat Masri Bandaso menggugat hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) Palopo ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Selasa, 3 Juni 2025 -
Hasil PSU Palopo Masih Bisa Digugat ke MK, Hari Ini Batas Terakhir
Hal ini disampaikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel), Upi Hastati.
Senin, 2 Juni 2025 -
Kedaulatan Demokrasi di Tangan Mahkamah
Tercatat sejak 29 April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima delapan permohonan Judicial Review.
Jumat, 30 Mei 2025
