Azhar Arsyad dan Nimatullah Soroti Politik Uang 'Hantu' yang Merusak

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Aktivis senior Sulawesi Selatan membahas kondisi politik Indonesia dalam Ngobrol Virtual Tribun-Timur.com yang dipandu Hasim Arfah, Senin (11/8/2025).

Mantan Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar, Nimatullah RB, menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memisahkan pemilu nasional dan lokal akan mengubah peta politik.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini pada 26 Juni 2025, melalui sidang pleno terbuka Mahkamah Konstitusi.

Intinya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji norma keserentakan pemilu dan menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemilu (UU No. 7/2017) dan Pilkada (UU No. 8/2015) inkonstitusional bersyarat.

Hasilnya, pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan dengan jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun.
 
Alasan MK mengeluarkan putusan adalah pemilu serentak lima kotak suara sejak 2019 menimbulkan beban ekstrem bagi penyelenggara dan menurunkan kualitas demokrasi.

Terbukti dari tingginya jumlah korban di antara petugas pemilu, 894 pada 2019 dan 289 pada 2024, disebabkan kelelahan dan beban kerja berlapis di TPS.

MK menilai, menjauhkan pemilu nasional dan lokal tidak melanggar konstitusi, malah memperkuat sistem demokrasi dan efisiensi pemerintahan

Menurut ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan ini, partai politik harus melakukan asesmen untuk menghadapi situasi tersebut.

“Secara ideal kita merekrut orang berkompetensi dan berideologi baik. Namun, secara pragmatis, partai butuh caleg yang bisa meraih kursi,” ujarnya.

Ia menilai sistem saat ini membuat kandidat tanpa modal finansial sulit terpilih.

Ni’matullah menyebut pemilu kini kurang sehat karena maraknya politik uang.

Baca juga: Nimatullah Gantikan Prof Aminuddin Syam Jabat Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel

 “Jika lembaga diisi orang yang terpilih karena uang, jangan harap mereka membicarakan nasib rakyat,” tegasnya.

Ia menilai money politics menjadi “hantu” yang merusak politik.

Menurutnya, perbaikan sistem pemilu mutlak diperlukan.

“Tidak perlu ekstrem, bisa dimulai dengan sistem semi-terbuka sebelum menuju pemilihan tertutup,” katanya.