Hak Pilih di Tengah Matinya Hak Hidup

Oleh: Juanto Avol

TRIBUN-TIMUR.COM- Pemilu dan Pemilihan telah berlalu, melahirkan tokoh pemimpin disetiap konteks, baik nasional dan lokal. Namun, usai kontestasi itu, bukan berarti tak menyisakan masalah.

Di beberapa daerah, faktanya, terjadi laporan atau gugatan ke lembaga-lembega berwenang seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam konteks demokrasi, ketidakpuasan proses politik tentu memberi dorongan kuat atas hasil pemilihan umum.

Misalnya, soal administrasi pencalonan, data perolehan suara, dugaan praktek politik uang dan netralitas ASN, menjadi pokok pemasalahan dasar yang diadukan.

Di level penyelenggara, polemik kepemiluan pun tak luput dari dinamika tersebut.

Keterlibatan oknum dalam proses yang tak sehat, akan menimbulkan cedera demokrasi berkepanjangan, menyintas harapan murni seluruh rakyat dalam pemilu yang sejatinya demokratis.

Gambaran diatas bukanlah sekadar imajiner, tapi sebuah proses pendewasaan tentang hak-hak konstitusional warga yang musti dilalui dengan adil.

Terpilih atau belum, akan tiba masanya semua berhenti pada ruang konstitusi, sosial dan politik.

Dinamika kontestasi tersebut, tentu rakyat tak butuh keriuhan berkepanjangan, larut dalam kesedihan atau euforia kemenangan. Karena, pada akhirnya suara-suara demokrasi itu akan kembali pada fakta-fakta kehidupan sosialnya.

Misalnya, warga tani bakal rindu pada cangkulnya, buruh harian tetap aktif pada rutinitas kerjanya, pedagang kembali berjibaku dengan targetnya, tukang becak kembali mengayuh di jalan hidup yang terjal, supir terjaga dengan setir melaju ribuan kilo, pengangguran semakin khusyu dalam do'a dibukakan lapangan kerja.

Semua itu, cita rakyat penuh harap bisa diwujudkan setelah pemilihan. Sebab mereka telah meletakkan kepercayaannya melalui garis tangan aktor-aktor politik, sebagai seorang pemimpin berkualitas yang kelak berorientasi pada kepentingan rakyat, melahirkan kebijakan-kebijakan positif; kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, fasilitas lapangan kerja dan perlakuan rasa adil.

Meninggal

Dalam konteks kehidupan sosial, semua orang memiliki perlakuan hak yang sama. Kebebasan berpikir, berpendapat, dan menentukan pilihan-pilihan politiknya.

Di Sulawesi Selatan, salah satu polemik berkepanjangan adalah soal akurasi data sosial politik dan kepemiluan. Berbagai wilayah kabupaten dan kota didapati hal itu.