TOPIK
Pemkot Makassar
-
Pemkot Tak Pernah Dilibatkan dalam Penentuan Tarif Ojol di Makassar
Pemkot Makassar tak pernah dilibatkan soal penetapan tarif ojol. Rencana kenaikan hingga 15 persen dinilai bisa membebani masyarakat dan menurunkan da
-
Pemkot Makassar Diapresiasi PKS dan Golkar, Realisasi APBD Meningkat pada 2024
Fraksi PKS dan Golkar Makassar apresiasi capaian APBD 2024. Pendapatan meningkat, tapi PAD dan retribusi daerah masih perlu dibenahi.
-
Pemkot Makassar Belum Siap Gratiskan Sekolah Swasta
Pemkot Makassar belum siap subsidi biaya sekolah swasta meski MK wajibkan sekolah dasar gratis. Tunggu aturan teknis pusat.
-
Kurangi Sampah Plastik, Munafri: Tidak Ada Lagi Air Minum Kemasan di Kantor Pemerintah
Pemerintah Kota Makassar gerakkan gerakan bebas sampah plastik dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.
-
Munafri Launching Program Bebas Iuran Sampah di CFD Sudirman Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin launching program bebas iuran sampah bagi warga miskin, uji coba mulai Juli dan efektif Agustus 2025.
-
Pemkot Libatkan APH dalam Studi Kelayakan Stadion Untia
Pemkot Makassar gandeng aparat penegak hukum siapkan feasibility study Stadion Untia untuk mencegah kesalahan prosedur sejak awal.
-
Regulasi Pemilihan RT/RW Makassar Masih Tunggu Disetujui Pemprov
Perwali pemilihan Ketua RT/RW Kota Makassar masih tunggu persetujuan Pemprov Sulsel. Jika disetujui, pemilihan digelar akhir Juli 2025.
-
Proyek PSEL Makassar Tetap Dilanjut, Pemkot Tunggu Arahan Pusat
Proyek PSEL Makassar dipastikan tetap berjalan. Pemkot tunggu arahan pusat dan kejelasan legalitas termasuk biaya layanan sampah (pay price).
-
Picu Macet Munafri Tegur Pedagang Pasar Kaget di Tello Baru: Harap Jaga Ketertiban
Munafri tegur pedagang pasar kaget di Tello Baru yang berjualan di badan jalan karena picu kemacetan dan ganggu kelancaran lalu lintas.
-
13 Camat, 15 Sekcam, dan 153 Lurah di Makassar Menanti Kepastian Nasib di Era Munafri-Aliyah
Masih ada 13 camat, 15 sekcam, dan 153 lurah yang masih menanti kepastian nasibnya pada pemerintahan era Munafri-Aliyah.
-
Antrean Truk Sampah Macetkan Jalan TPA Tamangapa, Ini Kata DLH Makassar
Antrean panjang truk sampah di TPA Tamangapa bikin macet. DLH Makassar janji benahi sistem dan atur jadwal angkut agar tak makin parah..
-
Truk Sampah Mengular di TPA Tamangapa, Helmy Budiman Singgung Armada Sudah Tua
Truk pengangkut sampah mengular di sepanjang jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Selasa (24/6/2025).
-
Stunting Bukan Sekadar Gizi Buruk, Ini Penekanan TP PKK Makassar
TP PKK Makassar gelar sosialisasi gizi untuk kepala puskesmas dan kader. Fokus bahas penanganan stunting dan penguatan peran rumah gizi. .
-
Munafri Arifuddin Sudah Ganti 2 Camat, Daftar Terbaru 15 Pimpinan Kecamatan di Kota Makassar
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah memberi sinyal bahwa penataan birokrasi akan terus berlanjut.
-
Munafri Arifuddin Lantik 24 Pejabat Eselon III, Daftar 9 Alumni STPDN Promosi
Mayoritas dari mereka merupakan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN/IPDN) yang dilantik sebagai pejabat eselon II Pemkot Makassar.
-
Pemkot Makassar-Kejari Pulihkan Aset Bermasalah di Perumahan Pemda Manggala, Nilainya Rp90 M
Pemkot Makassar dan Kejari berhasil selamatkan aset negara senilai Rp90 miliar di Manggala yang sempat hilang dan jadi sengketa hukum.
-
Baru Dilantik! Wajah Baru Pejabat Pemkot Makassar, 24 Eselon III, 16 Sekdis, Tujuh Kabid, 1 Camat
Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Sipakatau Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (23/6/2025).
-
Beban Ganda ASN Perempuan, Pemkot Makassar Siapkan Ruang Penitipan Anak di Balaikota
Pemkot Makassar siapkan ruang penitipan anak untuk ASN, fokus atasi beban ganda pegawai perempuan agar bisa bekerja lebih tenang dan profesional.
-
Pemkot Makassar Belum Terapkan Work From Anywhere
Pemkot Makassar belum menerapkan sistem kerja fleksibel ASN atau WFA. Sekda Zulkifly sebut masih menunggu kebijakan dari Wali Kota.
-
Program Gratis Iuran Sampah Tak Berlaku untuk Kos-kosan di Makassar
Pemkot Makassar target rampungkan pendataan penerima bebas iuran sampah pekan depan. Kos-kosan tak termasuk penerima manfaat.
-
Harta Kekayaan Achi Soleman Kadis Pendidikan Makassar Rp 15 Miliar, Tidak Punya Hutang
Dilansir dari LHKPN, harta kekayaan Achi Soleman tercatat sebesar Rp.15.389.000.000.
-
Sosok Zainal Ibrahim, Pamong Senior Kini Tangani Bencana di Makassar
Usai pimpin Dishub Makassar, Zainal Ibrahim kini ditunjuk Wali Kota Munafri jadi Plt Kepala Pelaksana BPBD Makassar. Ia pamong senior dengan segudang
-
Jejak Karier Pamong Bergelar Doktor Firman Hamid Pagarra, Mantan Pj Sekda Dilantik Jadi Asisten III
Firman Hamid Pagarra menjabat Asisten III Bidang Administrasi Umum baru Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar
-
Wali Kota Munafri Turun Tangan, Kolaborasi Lintas Instansi Hadang Banjir Musiman
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun tangan mengkoordinir pembersihan Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (17/6/2025).
-
12 Tahun Berlayar di Sektor Pariwisata, Roem Pindah Rute ke Diskominfo Makassar
Usai 12 tahun berlayar di sektor pariwisata, Muhammad Roem resmi berpindah tugas ke Diskominfo Makassar. Pamitan Roem penuh haru dan air mata.
-
Profil Mario Said Naik Daun Era IAS, Jabat Kadis PM PTSP Makassar Periode Appi-Aliyah
Mario Said kembali jabat posisi strategis di era Munafri-Aliyah. Dipromosikan sejak era IAS, langganan OPD lintas wali kota.
-
Yayasan Peduli Negeri Siap Bantu Pemkot Makassar Tangani Sampah
YPN bantu Pemkot Makassar tangani sampah. Fokus ke edukasi, bank sampah, dan teknologi pengolahan. Munafri: butuh kerja sama semua pihak.
-
Profil Firman Hamid Pagarra, Pamong Bergelar Doktor Dilantik Jadi Asisten III Pemkot Makassar
Sebelumnya, Firman Hamid Pagarra menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.
-
Tekan Angka Stunting Jadi Prioritas, Melinda Aksa Gencar Sosialisasi Rumah Layak Huni dan Sehat
Melinda Aksa menekankan pentingnya mewujudkan hunian layak guna mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang anak.
-
Pemkot Makassar Selamatkan 2 Ribu Lebih 'Pengangguran' Lewat Skema PJLP
Pemerintah Kota Makassar telah memutus kontrak 3.734 tenaga honorer kemudian sebanyak 2.624 diakomodir jadi PJLP.
