Demokrasi dan Nama Keluarga

Di titik inilah demokrasi menjadi sangat menarik sekaligus sangat ironis.

Kita memang menganut sistem yang secara teoritis membuka kesempatan bagi semua orang.

Anak tukang becak bisa menjadi presiden. Anak petani bisa menjadi anggota parlemen.

Anak nelayan bisa menjadi menteri. Setidaknya begitu bunyi pidato-pidato resmi.

Tetapi kehidupan politik tidak selalu bekerja setulus teori konstitusi. Di belakang panggung demokrasi, ada jaringan pengaruh yang bekerja jauh lebih kuat daripada slogan tentang kesetaraan.

 Ada modal sosial, akses partai, kedekatan elite, pengenalan publik, kekuatan logistik, dan tentu saja nama keluarga.

Nama keluarga dalam politik sering bekerja seperti warisan tak kasat mata. Ia tidak tercantum dalam undang-undang sebagai syarat pencalonan, tetapi pengaruhnya kadang lebih kuat daripada isi undang-undang itu sendiri.

Nama besar membuat seseorang lebih mudah dikenali. Lebih mudah mendapat tiket partai.

Lebih mudah memperoleh panggung. Lebih mudah mengakses donor. Lebih mudah membangun loyalitas politik.

Dan dalam demokrasi yang semakin mahal, kemudahan-kemudahan itu menjadi privilese yang luar biasa besar.

Akibatnya, arena kompetisi politik perlahan terasa tidak benar-benar datar. Sebagian orang harus memulai dari bawah dengan peluh yang panjang. Mengetuk pintu partai bertahun-tahun. Menjadi kader tanpa kepastian.

Membiayai perjuangan sendiri. Bertarung dengan keterbatasan. Sementara sebagian lainnya lahir langsung di ruang tamu kekuasaan.

Mereka tumbuh di tengah jaringan politik. Mengenal elite sejak kecil.

Memahami cara kerja kekuasaan bahkan sebelum memahami kerasnya hidup sebagai rakyat jelata. Dan ironisnya, semua itu tetap bisa disebut demokrasi.

Mungkin inilah yang pernah dibaca jauh hari sebelumnya oleh Vilfredo Pareto melalui teorinya tentang circulation of elites.