Demokrasi dan Nama Keluarga

Oleh: Mustamin Raga

Penulis Buku Nepotisme

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa hari lalu publik menyaksikan sebuah peristiwa politik yang sesungguhnya sangat sederhana, sangat legal, sangat administratif, tetapi diam-diam menyimpan penasaran filosofis yang sangat panjang. 

Seorang perempuan muda dilantik menjadi anggota DPR RI menggantikan ayahnya yang berpindah jabatan menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Partainya sama.

Daerah pemilihannya sama. Jalur politiknya sama. Kursi kekuasaan itu seperti tidak benar-benar berpindah jauh.

Ia hanya bergeser beberapa langkah di dalam ruang keluarga yang sama. Secara hukum, tidak ada masalah.

Ia memang caleg syah. Ia memang ikut pemilu. Ia memang berada dalam daftar peraih suara berikutnya yang berhak memperoleh kursi melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu.

Semua prosedur terpenuhi. Semua tahapan selesai. Semua tampak rapi dan konstitusional.

Tetapi justru karena semuanya begitu legal, publik mulai bertanya tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar  hukum formal, yakni etika.

Dan seperti biasa, di negeri ini, setiap kali hukum selesai berbicara, hati nurani rakyat mulai mengambil giliran.

Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai beredar di ruang publik Apakah ini sekadar proses demokrasi biasa? Ataukah kita sedang menyaksikan bentuk modern dari pewarisan kekuasaan?

Pertanyaan itu tidak lahir karena kebencian pribadi. Ia lahir dari kegelisahan yang lebih dalam tentang arah demokrasi kita sendiri.

Sebab rakyat mulai merasa bahwa dalam politik Indonesia, nama keluarga kadang bekerja lebih kuat daripada kapasitas.

Garis keturunan kadang terasa lebih sakti dibanding garis perjuangan.

Maka jangan heran bila sebagian orang mulai percaya bahwa di republik ini, kekuasaan memang dipilih melalui pemilu, tetapi jalur menuju pemilu sering kali sudah dipagari oleh lingkar elite tertentu.