Jusuf Kalla dan Kelangkaan Negarawan Indonesia

Oleh: Baharuddin Solongi

TRIBUN-TIMUR.COM - Di tengah meningkatnya polarisasi politik, melemahnya kepercayaan publik terhadap elite, dan menguatnya budaya pencitraan dalam demokrasi modern, Indonesia sesungguhnya sedang mengalami kelangkaan figur negarawan. 

Dalam situasi seperti itu, sosok Muhammad Jusuf Kalla menjadi menarik untuk dikaji, bukan semata karena jabatan yang pernah diemban.

Tetapi karena karakter kepemimpinan yang dibangun melalui kerja nyata, kemampuan menyelesaikan konflik, dan keberanian mengambil keputusan.

Jusuf Kalla merupakan contoh langka perpaduan antara pengusaha, politisi, tokoh Islam, aktivis, dan juru damai.

Di Indonesia, tidak banyak tokoh yang mampu bergerak luwes di dunia bisnis, diterima lintas partai politik, dekat dengan kalangan aktivis, sekaligus dipercaya masyarakat internasional dalam proses perdamaian.

Kepercayaan itu tidak lahir secara instan, melainkan terbentuk dari rekam jejak panjang, konsistensi tindakan, dan kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok.

Sebagai pengusaha melalui Kalla Group, Jusuf Kalla menunjukkan bahwa dunia usaha tidak harus terpisah dari kepentingan sosial.

Ia membangun bisnis bukan hanya untuk akumulasi modal, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang selama puluhan tahun mengalami ketimpangan pembangunan dibanding Pulau Jawa.

Dalam perspektif pembangunan nasional, langkah seperti ini memiliki makna strategis karena memperkuat pemerataan ekonomi dan membuka ruang tumbuhnya kelas menengah baru di daerah.

Dalam dunia politik, Jusuf Kalla dikenal bukan sebagai politisi retoris, melainkan politisi pekerja.

Ia lebih dikenal karena kemampuan menyelesaikan masalah dibanding membangun pencitraan. Gaya komunikasinya lugas, cepat, dan langsung pada inti persoalan.

Di tengah budaya politik yang semakin dipenuhi simbol dan narasi populisme, karakter seperti ini menjadi semakin langka.

Kehebatan terbesar Jusuf Kalla justru terlihat dalam perannya sebagai juru damai. Konflik Poso, Maluku, dan Aceh merupakan luka sosial-politik yang sangat berat bagi Indonesia.

Namun melalui pendekatan dialog dan negosiasi, Jusuf Kalla mampu membangun ruang kompromi di tengah situasi yang sangat sensitif.