Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Opini

SPPG dan Kampus Perjuangan

Waktu ospek dulu, doktrin yang sering saya dengar adalah bahwa saya datang ke Kampus Perjuangan.

Tayang:
Ist
OPINI - Ashry ‘Gego’ Sallatu, Dosen Fisipol Unhas 

Oleh: Ashry ‘Gego’ Sallatu
Dosen Fisipol Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Waktu ospek dulu, doktrin yang sering saya dengar adalah bahwa saya datang ke Kampus Perjuangan.

Di FISIP Unhas, lagu ‘kebangsaan’ yang diperdengarkan sejak mahasiswa baru, lagu yang selalu bikin merinding, terharu sekaligus membakar semangat perjuangan adalah lagu ‘Kesaksian’ oleh Kantata Takwa.

Penggalan liriknya: “orang-orang harus dibangunkan, kenyataan harus dikabarkan, aku bernyanyi menjadi saksi”

Iya, kampus memang seharusnya menjadi tempat pejuang, apa yang diperjuangkan?

Memperjuangkan kepentingan publik, dengan spirit kebenaran ilmu pengetahuan dan keberanian intelektual.

Untuk melakukan itu, satu-satunya jalan adalah menjadi institusi kritis, yang lebih dulu bertanya apakah kebijakan atau program pemerintah itu benar, adil, transparan dan betul-betul berpihak pada rakyat?

Bukan cepat-cepatan hadir dan berdiri paling depan dalam barisan pendukung program pemerintah.

Karena pemerintah yang sehat, akan berharap kampus bisa menjadi mitra kritis, sehingga bisa menawarkan solusi yang paling baik dari yang ada.

MBG adalah program yang secara moral sangat kuat.

Semua orang waras pasti akan setuju dan mendukung bahwa anak-anak atau generasi muda, termasuk ibu melahirkan dan menyusui harus mendapatkan gizi yang, tidak hanya cukup, tapi juga baik.

Namun, ini bukan soal penolakan pemberian makanan bergizi bagi anak-anak, tapi soal posisi kampus yang sudah terlalu jauh masuk dalam mesin birokrasi kekuasaan program negara sehingga berpotensi kehilangan jarak kritisnya.

Kehadiran kampus dalam mengelola SPPG adalah variabel penting dan signifikan dalam membentuk hubungan antara kampus dengan negara karena disana terlibat anggaran publik, jejaring bisnis, birokrasi, dan legitimasi politik.

Kehadiran kampus dinilai publik sebagai pemberi legitimasi bahwa program pemerintah memiliki keabsahan ilmiah.

Dalam ilmu sosial, pengetahuan dipandang tidak akan pernah sepenuhnya terpisah dari kekuasaan, dia bisa digunakan untuk mengawasi dan kritis terhadap kekuasaan atau untuk melegitimasi kekuasaan.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved