Artikulasi Samar, Meritokrasi Kabur: Ketika Nilai Kehilangan Kompas 

Di sinilah artikulasi hukum menjadi samar, bukan karena kata katanya kurang keras, tetapi karena maknanya tidak sampai ke hati publik.

Yang paling pedih dari perkara ini bukan hanya nasib seorang Nadiem.

Yang lebih dalam adalah pesan yang mungkin ditangkap anak anak muda yang sedang belajar mencintai negeri. 

Mereka melihat orang yang pernah datang membawa bahasa inovasi kini berdiri di hadapan tuntutan yang sangat berat.

Mereka bisa saja menyimpulkan bahwa masuk ke negara adalah memasuki hutan yang penuh jebakan.

Tentu, siapa pun yang bersalah harus dihukum. Tetapi jika keadilan tidak diartikulasikan dengan terang, hukuman akan tampak seperti dendam yang memakai jas resmi.

Dari ruang sidang itulah, kita mulai memasuki ruang lain, tempat suara seorang pelajar pun bisa dinyatakan samar oleh telinga kekuasaan.

Lalu datang kisah kecil dari Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar. Kecil tempatnya, besar pelajarannya.

Seorang anak menjawab tentang BPK, DPR, DPD, dan Presiden. Jawaban itu bagi telinga penonton terdengar utuh, tetapi bagi telinga juri dikatakan tidak lengkap.

Anak itu kalah bukan karena tidak tahu, melainkan karena suaranya dianggap tidak sampai. Lucunya, jawaban yang hampir sama dari regu lain justru mendapat nilai sempurna.

Maka satu kata yang samar berubah menjadi cermin tentang betapa rapuhnya keadilan ketika hanya bergantung pada telinga kuasa.

Lomba itu seharusnya mengajarkan Pancasila, tetapi hari itu justru Pancasila yang diuji.

Anak anak datang membawa hafalan konstitusi, tetapi pulang membawa pengalaman tentang tafsir kekuasaan.

Mereka belajar bahwa benar belum tentu cukup jika yang mendengar tidak mengakui kebenaran itu. Mereka belajar bahwa suara rakyat kecil bisa jelas di rekaman, tetapi kabur di meja keputusan.

Ini bukan sekadar soal speaker yang rusak. Ini soal sistem yang tidak menyediakan ruang pemulihan ketika keputusan manusia keliru.