Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilu

Index A-Z

Transformasi Bawaslu menjadi Peradilan Khusus Pemilu

Politik uang, yang kerap dibungkus dalam berbagai bentuk pemberian, menjadi racun yang merusak sendi demokrasi.

Senin, 11 Agustus 2025
Surya Paloh Minta Kader Nasdem Setangguh Spartan, Soliditas Jadi Senjata di 2029

Surya Paloh minta kader Nasdem setangguh pasukan Spartan, tak goyah tekanan politik, dan tetap solid menghadapi tantangan Pemilu

Senin, 11 Agustus 2025
Bawaslu Sulsel Bongkar 128 Kasus ASN Tak Netral di Pemilu 2024

Temuan tersebut diungkap oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Alamsyah saat forum evaluasi Pemilu 2024.

Jumat, 8 Agustus 2025
Melawan Politik Uang: Reformasi Kampanye dalam Revisi Regulasi Kepemiluan

Reformasi kampanye menjadi salah satu isu krusial yang harus didorong dalam regulasi kepemiluan Indonesia.

Kamis, 7 Agustus 2025
Menyikapi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Menarik hal disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di sela-sela diskusi yang diprakarsai Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Senin, 4 Agustus 2025
Masyarakat Indonesia Masih Feodal, Ketua PKB Sulsel Sebut Tidak Cocok Sistem Pilkada Langsung

Meski mendukung wacana pilkada tak langsung, Azhar menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi calon kepala daerah.

Jumat, 1 Agustus 2025
Profesor Unhas Kritik Standar Kelayakan Calon Peserta Pemilu

Menurut Prof Sukri, demokrasi Indonesia dihadapkan pada kompleksitas sosial yang cukup besar.

Selasa, 29 Juli 2025
Wamendagri Bima Arya: Tidak Ada Sistem Pemilu yang Sempurna

Bima Arya menekankan pentingnya menjaga arah sistem pemerintahan Indonesia tetap pada koridornya.

Selasa, 29 Juli 2025
Putusan 135 MK

Lalu amar putusan MK yang meleraikan pemilu nasional dan lokal dianggap melanggar konstitusi negara.

Rabu, 23 Juli 2025
Menyoal Legitimasi di Masa Transisi Legislatif

Menurut Weber, kekuasaan hanya akan ditaati jika dianggap sah oleh mereka yang dipimpin.

Jumat, 18 Juli 2025
Andi Muh Aris: Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Berpotensi Partisipasi Masyarakat Menurun

Dalam putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan antara pemilu daerah dan nasional dengan rentan waktu paling singkat 2 tahun.

Sabtu, 12 Juli 2025
Putusan MK Soal Pemilu Dipisah Dinilai Bermasalah, Azhar Arsyad Curiga Ada Agenda Tersembunyi

Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai pro-kontra. PKB bahkan mencurigai ada agenda tersembunyi di baliknya.

Sabtu, 12 Juli 2025
Utak Atik Pemilu, Siapa Untung?

Putusan ini dilandasi oleh kekhawatiran MK terhadap beban teknis, administratif dan psikologis yang muncul dari pemilu serentak.

Kamis, 10 Juli 2025
Menata Ulang Demokrasi Melalui Revisi Regulasi Pemilu

Situasi ini menciptakan kebingungan baik bagi penyelenggara maupun pemilih, serta membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.

Selasa, 8 Juli 2025
Akurasi Data di Tengah Putusan Pemilu Terpisah

Secara tak langsung, di sanalah harga diri demokrasi ini diuji, bukan pada siapa yang menang, melainkan siapa yang diberi kesempatan memilih.

Senin, 7 Juli 2025
Memisah Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah

Putusan ini mengubah paradigma “pemilu serentak lima kotak” yang selama ini menjadi praktik umum.

Kamis, 3 Juli 2025
Tok! Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah 2029, Pemilih Tak Lagi Coblos Lima Surat Suara

Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati.

Kamis, 26 Juni 2025
Kegelisahan Demokrasi

Lantas, apakah hal itu layak disebut sebagai partisipasi? mengingat partisipasi masyarakat adalah esensi demokrasi.

Kamis, 19 Juni 2025
Setelah Pilkada Serentak Usai

Samuel P. Huntington melalui bukunya “The Third Wave” (1991) mengingatkan kita bahwa “legitimasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu.

Sabtu, 31 Mei 2025
Husniah Talenrang Target Bawa PAN Sulsel Jadi Pemenang Pemilu 2029

Menanggapi hal tersebut, Husniah Talenrang mengaku siap jika dipercaya sebagai ketua DPW PAN Sulsel.

Minggu, 4 Mei 2025

⟨1 2 3 4 5 ⟩⟫

Berita Terkini

Waspada Angin Kencang di Januari, BPBD Sulsel Imbau Pangkas Pohon Rawan Tumbang

13 menit lalu

Plafon Ruang Interna III RSUD Latemmamala Soppeng Runtuh, DPRD Desak Bupati Turun Tangan

36 menit lalu

Iker Guarrotxena Ujung Tombak Anyar Persijap Jepara, Lini Belakang PSM Makassar Patut Waspada

41 menit lalu

Hadapi Badai Angin Barat, BPBD Makassar Siagakan TRC dan Peralatan SAR Laut

1 jam lalu

Menanti Sosok Sekretaris Baru Bantu Muhidin M Said Siapkan Musda Golkar Sulsel

1 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TAG

Pemilu

Politik uang, yang kerap dibungkus dalam berbagai bentuk pemberian, menjadi racun yang merusak sendi demokrasi.

Surya Paloh minta kader Nasdem setangguh pasukan Spartan, tak goyah tekanan politik, dan tetap solid menghadapi tantangan Pemilu

Temuan tersebut diungkap oleh Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Alamsyah saat forum evaluasi Pemilu 2024.

Reformasi kampanye menjadi salah satu isu krusial yang harus didorong dalam regulasi kepemiluan Indonesia.

Menarik hal disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di sela-sela diskusi yang diprakarsai Departemen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Meski mendukung wacana pilkada tak langsung, Azhar menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi calon kepala daerah.

Menurut Prof Sukri, demokrasi Indonesia dihadapkan pada kompleksitas sosial yang cukup besar.

Bima Arya menekankan pentingnya menjaga arah sistem pemerintahan Indonesia tetap pada koridornya.

Lalu amar putusan MK yang meleraikan pemilu nasional dan lokal dianggap melanggar konstitusi negara.

Menurut Weber, kekuasaan hanya akan ditaati jika dianggap sah oleh mereka yang dipimpin.

Dalam putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan antara pemilu daerah dan nasional dengan rentan waktu paling singkat 2 tahun.

Putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan daerah menuai pro-kontra. PKB bahkan mencurigai ada agenda tersembunyi di baliknya.

Putusan ini dilandasi oleh kekhawatiran MK terhadap beban teknis, administratif dan psikologis yang muncul dari pemilu serentak.

Situasi ini menciptakan kebingungan baik bagi penyelenggara maupun pemilih, serta membuka ruang bagi ketidakpastian hukum.

Secara tak langsung, di sanalah harga diri demokrasi ini diuji, bukan pada siapa yang menang, melainkan siapa yang diberi kesempatan memilih.

Putusan ini mengubah paradigma “pemilu serentak lima kotak” yang selama ini menjadi praktik umum.

Sementara Pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati.

Lantas, apakah hal itu layak disebut sebagai partisipasi? mengingat partisipasi masyarakat adalah esensi demokrasi.

Samuel P. Huntington melalui bukunya “The Third Wave” (1991) mengingatkan kita bahwa “legitimasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Husniah Talenrang mengaku siap jika dipercaya sebagai ketua DPW PAN Sulsel.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved