Setelah Pilkada Serentak Usai

Oleh: Hasbullah

Ketua KPU Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Usai sudah, pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Indonesia.

Rakyat telah memilih melalui mekanisme demokrasi konstitusional.

Para pemenang telah tampil ke permukaan.

Inilah saat yang tepat untuk mengingatkan para pemenang bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bersandar pada angka kemenangan dalam pilkada.

Di saat kemenangan dirayakan harus selalu ada yang mengingatkan bahwa pilkada memang dapat menghasilkan pemenang, tetapi belum tentu pemimpin yang diharapkan.

Setalah pemenang diumumkan, sejak saat itulah ujian sesungguhnya dimulai: bagaimana kekuasaan yang diperoleh sah secara hukum juga diakui sah oleh hati nurani rakyat.
Melampaui Menang Pilkada

Samuel P. Huntington melalui bukunya “The Third Wave” (1991) mengingatkan kita bahwa “legitimasi tidak hanya ditentukan oleh adanya pemilu. Bahkan rezim otoriter juga dapat menyelenggarakan pemilu.”

Artinya, legitimasi kekuasaan yang demokratis tidak terbatas pada kemenangan dalam pilkada.

Max Weber (1921) bertutur; legitimasi kekuasaan itu ada tiga: tradisional, karismatik, dan legal-rasional.

Kepala daerah yang dipilih melalui pilkada pada dasarnya memperoleh legitimasi dari landasan legal-rasional, yakni dari sistem peraturan perundang-undangan yang diakui bersama.

Namun, legitimasi legal-rasional saja juga tidak cukup. 

Dalam praktiknya, pemimpin juga perlu memiliki “kekuatan karismatik”.

Kekuatan dan kemampuan personal yang menggugah, serta “kepekaan terhadap nilai-nilai lokal dan tradisional” yang masih bersenyawa dengan kehidupan masyarakat.