Wamendagri Bima Arya: Tidak Ada Sistem Pemilu yang Sempurna

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, meminta menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) secara proporsional dalam sistem demokrasi Indonesia. 

Hal itu disampaikan saat sesi Workshop Publik Nasional Menuju Pemilu yang Adil dan Representatif : Masukan Publik Untuk Revisi Regulasi Kepemiluan di Indonesia di Hotel Unhas, Kota Makassar, Selasa (29/7/2025).

Dalam Workshop itu, turut hadir Anggota DPR RI, Taufan Pawe, Perencana Ahli Madya Bappenas, Maharani, Dekan FISIP Unhas, Prof Sukri Dosen Ilmu Politik Unhas, Prof Muhammad dan Endang Sari.

“Saya tidak ingin masuk ke substansi putusan MK. Tapi kita harus menempatkan MK secara proporsional dalam sistem demokrasi," kata Bima Arya.

Ia membandingkan dengan sistem hukum di India. 

Di sana, kata Bima Arya, MK berperan aktif bahkan membentuk norma hukum baru ketika parlemen mengalami kebuntuan.

"Pertanyaannya, apakah MK di Indonesia akan diberi kewenangan serupa?," tanya dia.

“Jika misalnya DPR menyepakati syarat presiden minimal S3, lalu MK membatalkan, bagaimana posisi MK dalam sistem ketatanegaraan kita?," tambah dia.

Baca juga: Akademisi FISIP Unhas Usul Capres Minimal S3, Bima Arya: Kita Butuh Perspektif Kaya

Kata mantan Wali Kota Bogor itu, bukanlah soal pro dan kontra ke MK, melainkan bagaimana menempatkan peran MK secara akademis dan konstitusional dalam jalan demokrasi.

Adapun kata Bima Arya, tidak ada sistem pemilu yang sempurna. 

Bahkan, kata dia, negara-negara demokrasi maju pun menghadapi tantangan besar.

“Lalu, apakah ada sistem pemilu yang sempurna? Tidak ada. Bahkan negara-negara maju pun menghadapi persoalan," ujarnya.

Karena itu, Bima Arya menekankan pentingnya menjaga arah sistem pemerintahan Indonesia tetap pada koridornya.

“Kita harus memastikan arah sistem kita tetap dalam kerangka berikut: Negara kesatuan, Sistem presidensial, Multipartai sederhana," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak tergoda berpindah ke sistem lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa.