TAG
KUA-PPAS
draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan
-
Pj Wali Kota Parepare Tekankan Para Kepala SKPD Tindak Lanjuti KUA-PPAS
Pemkot dan DPRD Parepare teken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025.
Kamis, 7 November 2024 -
Iksan Iskandar Sepakati Enam Prioritas KUA-PPAS Jeneponto 2023
Iksan Iskandar juga meminta kepada organisasi perangkat daerah agar segera melakukan langkah-langkah percepatan.
Sabtu, 20 Agustus 2022 -
Ketua PKB Bulukumba Soroti Kinerja Pemkab, Belanja Modal Baru 0,62 Persen
Yang paling menyakitkan kata Fahidin, belanja modal untuk pembangunan daerah sama sekali tidak bergerak
Senin, 13 Juni 2022 -
Bupati Iksan Iskandar Teken Perubahan KUA-PPAS di Hadapan Puluhan Anggota DPRD Jeneponto
Iksan Iskandar selaku Bupati Jeneponto memberikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh DPRD serta tim anggaran pemda.
Selasa, 28 September 2021 -
KUA-PPAS APBDP Sulsel 2021 Disetujui, Belanja Turun Rp 1,28 T
Plt Gubernur Andi Sudirman menyebutkan rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD TA 2021 yang telah disetujui dan tandatangani bersama
Sabtu, 4 September 2021 -
Legislator Tolak Sekwan Bantaeng saat Sidang Paripurna, Kopel: Menunjukkan Sifat Arogansi
Aksi penolakan terhadap Djufri itu terjadi dalam sidang paripurna penyerahan KUA-PPAS, Senin, 30 Agustus 2021.
Selasa, 31 Agustus 2021 -
3 Legislator Positif Covid-19, DPRD Luwu Tunda Pembahasan KUA-PPAS
Andi Muharrir dikonfirmasi via telepon membenarkan dirinya sedang sakit dan melakukan isolasi mandiri.
Selasa, 10 Agustus 2021 -
Wakil Ketua I DPRD Mamasa David Bambalayuk Minta Pemda Percepat Penyerahan KUA-PPAS
Wakil Ketua I DPRD Mamasa David Bambalayuk Minta Pemda Percepat Penyerahan KUA-PPAS
Kamis, 12 November 2020 -
Pembahasan Rancangan KUA-PPAS, Begini Tanggapan Fraksi-fraksi DPRD Bantaeng
Dalam rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bantaeng yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bantaeng
Selasa, 15 September 2020 -
FOTO: Suasana Rapat Paripurna DPRD Sulsel
Dalam rapat Paripurna Pemprov dan DPRD Sulsel, ditandatangani nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2020.
Jumat, 11 September 2020 -
KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021 Sulsel Setujui Pengajuan Pinjaman
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, setelah mendengar tanggapan dari fraksi dan jawaban dari Gubernur Sulsel, KUA-PPAS 2021
Kamis, 27 Agustus 2020 -
Pemkot Parepare Serahkan KUA PPAS APBD Perubahan 2020 ke DPRD
Terpantau turut hadir sejumlah anggota DPRD, dan jajaran Pemkot pada kegiatan tersebut.
Rabu, 12 Agustus 2020 -
Pembahasan KUA-PPAS Mamasa Dilakukan Tertutup
Namun yang menggelitik adalah di hari pertama pembahasan yang dilaksanakan, dilakukan secara tertutup.
Kamis, 6 Agustus 2020 -
Bupati dan Wabup Takalar Absen Saat Penyerahan KUA-PPAS, Wakil Ketua DPRD: Seharusnya Hadir
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, Bupati dan Wakil Bupati kiranya bisa hadir pada penyerahan draf APBD
Rabu, 20 November 2019 -
DPRD Mamasa Konsultasi KUA-PPAS di Jakarta, Ini Hasilnya
KUA-PPAS menjadi polemik berawal saat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak memberi ruang bagi Banggar untuk merasionalisaai KUA-PPAS tersebut.
Selasa, 19 November 2019 -
Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju Tolak APBD Pokok 2020 Dibahas
Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju Tolak APBD Pokok 2020 Dibahas. Disampaikan Juru bicara fraksi
Selasa, 19 November 2019 -
DPRD Enrekang Setujui KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Senilai Rp 1,158 Triliun
DPRD Enrekang Setujui KUA-PPAS APBD Tahun 2020 Senilai Rp 1,158 Triliun
Selasa, 19 November 2019 -
DPRD Gowa Lembur Selesaikan Pembahasan KUA-PPAS
Pertama Rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menyusun dan mempersiapkan jadwal. Rapat berlangsung siang hari tadi.
Senin, 18 November 2019 -
Besok, KUA-PPAS APBD Makassar 2020 Mulai Dibahas
Diketahui, setelah pembahasan KUA-PPAS, DPRD kota akan melanjutkan pembahasan dengan agenda Rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2020
Minggu, 17 November 2019 -
KUA-PPAS Tidak Tuntas DPRD dan Pemkab Mamasa Kompak Keluar Daerah, Ada Apa?
Meski telah resmi dikembalikan dengan alasan tidak ada ruang bagi DPRD membahas KUA-PPAS, namun tidak berarti persoalan itu sudah berada pada titik pe
Kamis, 14 November 2019