DPRD Mamasa Konsultasi KUA-PPAS di Jakarta, Ini Hasilnya

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Beberapa hari lalu, Badan Anggaran (banggar) DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat melakukan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri.

Konsultasi ini menindaklanjutu draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020 yang menjadi polemik antara Banggar dan TAPD Mamasa.

KUA-PPAS menjadi polemik berawal saat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tidak memberi ruang bagi Banggar untuk merasionalisaai KUA-PPAS tersebut.

Karena TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah, Ardiansyah tidak memberi ruang bagi Banggar membahas KUA-PPAS, maka DPRD memutuskan melakukan konsultasi.

• DPRD Mamasa Pilih Konsultasi ke Jakarta Setelah Gagal Bahas KUA-PPAS dengan TPAD

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Mamasa, Orsan Soleman mengatakan, konsultasi yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Mamasa, David Bambalayuk semata dilakukan untuk menyamakan persepsi.

Persepsi yang dimaksud, kata Orsan, yaitu menyamakan pemahaman antara pihak Banggar dan TAPD, terkait penyusunn APBD.

Menurutnya, pada konsultasi yang dulakukan di DPRD DKI Jakarta dan Mendagri, mendapat sebuah kesimpulan bahwa ada kesalah pahaman antara Banggar dan TAPD.

Bahwa Banggar kata dia, seharusnya berpedoman pada peraturan yang ada, yakni PP Nomor 12 tahun 2019, tentang keuangan daerah.

Terkait hal itu kata dia, ada ketidak pahaman oleh pihak banggar.

Namun setelah melakukan konsultasi, maka semua sudah jelas baik pihak Banggar, maupun TAPD.

"Jadi setelah kembali dan diberikan pemahaman, maka prinsipnya seluruh fraksi paham," ujar Orsan ketika ditemui Selasa (19/11/2019) sore tadi.

"Kami sudah menselaraskan, dan kami menyadari bahwa saat ini kita berada pada rana membahas Ranperda," sambungnya.

DPRD Mamasa Pilih Konsultasi ke Jakarta Setelah Gagal Bahas KUA-PPAS dengan TPAD

Badan Anggaran (banggar) DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat melakukan konsultasi ke DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri.

Konsultasi ini menindaklanjutu draft Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2020 yang dikembalikan oleh DPRD ke TAPD.

• RMN Ledakkan Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan, Teman Kecil Ungkap Sifat Aslinya di Sekolah, VIDEO

• JK Sindir Pembangunan Masjid Agung UINAM yang Belum Selesai ?