Tribun Mamuju

Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju Tolak APBD Pokok 2020 Dibahas

Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju Tolak APBD Pokok 2020 Dibahas. Disampaikan Juru bicara fraksi

Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju Tolak APBD Pokok 2020 Dibahas
Nurhadi/Tribun Timur
Ketua Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera (F-KPS) DPRD Mamuju H Sugianto 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Fraksi Karya Perjuangan Sejahtera DPRD Mamuju menolak APBD Pokok Tahun 2020 dibahas.

Juru bicara fraksi Ado Mas'uh mengatakan, fraksinya dengan tegas menolak APBD Pokok 2020 untuk dibahas, alasannya sudah tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

"Disitu terkait dengan tahapan. Mulai pengajuan KUA-PPAS molor sampai tiga bulan. Di Permendagri 33 itu disyaratkan minggu kedua Juli sudah diserahkan tapi KUA PPAS Mamuju diserahkan ke DPRD bulan Oktober. Kemudian draf rangan APBD Pokok 2020,"ungkap politisi PDIP itu ditemui usai rapat paripurna pemendangan fraksi terhadap Ranperda APBD 2020.

Ado mengatakan draf Ranperda APBD Pokok 2020 diserahkan pada minggi kedua Oktobe sesuai dengan Permendagri 33 Tahun 2019.

"Coba teman-teman cermati Permendagri 33 itu. Jadi kalau ini kita terima dan dilanjutkan dibahas jadwal di Bamus waktu untuk membahas itu hanya kurang lebih empat hari. Sebeb ada Sabtu dan Minggu,"ujar Ado.

Ado pesimis jika dokumen APBD Pokok 2020 yang sangat tebal jika hanya dibahas sekitar lima hari, ia tidak bisa membayangkan akan seperti apa hasil APBD Pokok Mamuju Tahun 2020.

"Makanya kami tegas menolak dalam rangka menghindari konsekuensi hukum,"tegasnya.

Ado menjelaskan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang mekanisme pembahasan dan penyusunan anggaran dan Permendagri Nomor 33 Tahun jelas menguraikan soal tahan.

"Di Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 itu jelas memberikan kita waktu satu bulan untuk melakukan pembahasan di Banggar. Di Permendagri itu juga ditegaskan tidak boleh lewat 30 November nah sekarang sudah tanggal 19 November. Jadi kalau kita terima ini hanya ada waktu lima hari. Jelas ini barang dipaksakan,"jelasnya.

"Tentu kita tidak meyakini kualitas APBD kalau tetap dilanjutkan. Karena APBD ini nafasnya pembangunan. Nah dipembahasan itu kita akan melihat APBD berpihak ke masyarakat atau tidak. Mengukur persentase anggaran pendidikan, kesehatan, pertanian dan dll. Nah kalau hanya dibahas empat hari jangan sampai muncul kasue seperti di Jakarta lem aibon itu. Apalagi sistem penganggaran kita masih manual belum online,"sambung Ado menambahkan.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved