Klakson Abdul Karim
PKL dan Tiga Walikota
Lapak-lapak kumuh mereka dibongkar Satpol PP. Namun beberapa lama kemudian Pemkot menyiapkan lapak modern yang seragam.
Volume kendaraan dikota ini memang melaju pesat, bahkan jumlah kendaraan mungkin nyaris sama banyaknya jumlah penduduk.
Jika kemacetan lalu lintas sebagai persoalan, seharusnya ada kebijakan pembatasan penjualan kendaraan oleh produsen-distributor kendaraan, dan perluasan infrastruktur jalan.
Solusi itu yang pantasnya ditempuh. Bukan penertiban PKL.
Tetapi tunggu dulu, bukankah penertiban mensolusikan relokasi?
Namun benarkah relokasi menguntungkan PKL?
Apakah omzetnya melaju atau menurun sejak direlokasi?
Tentu perlu pembuktian.
Pemkot seharusnya melakukan survey tingkat pendapatan PKL pasca relokasi.
Setidaknya ini sebagai bentuk komitmen kepedulian Pemkot pada rakyatnya.
PKL itu diperlukan warga.
Tak percaya, tanyalah satu persatu warga yang belanja dilapak-lapak PKL.
Fungsi mereka bukan saja menjadi objek retribusi harian Pemkot.
Tetapi mereka adalah katup pengaman ekonomi sosial yang sedang susah.
Bayangkan bila segala kebutuhan warga hanya tersedia di kedai-kedai modern.
Tentu tak semua warga mampu mengaksesnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Abdul-Karim-Ketua-Dewas-LAPAR-Sulsel-Majelis-Demokrasi-Humaniora-9.jpg)