PKL dan Tiga Walikota

Oleh: Abdul Karim
Ketua Dewas LAPAR Sulsel / Anggota Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - Dizaman pemerintahan Ilham Arif Sirajuddin yang akrab disapa “Aco” memimpin  Makassar, penertiban—yang semakna dengan penggusuran—PKL dapat didiskusikan.

Penertiban PKL diruas-ruas jalan dapat dinegosiasikan.

Penertiban PKL bukan ruang gelap dimasa itu.

Maka dizaman itu, rencana penertiban PKL kadang kala batal karena ditempuhnya jalur dialog.

Dialog antara jajaran Pemkot dan kelompok PKL.

Saat Danny Pomanto memimpin kota ini, PKL di kelolah dengan pendekatan modernisasi.

Disejumlah tempat, PKL ditertibkan.

Lapak-lapak kumuh mereka dibongkar Satpol PP.

Namun beberapa lama kemudian Pemkot menyiapkan lapak modern yang seragam.

Walaupun lapak modern itu tak murah, tetapi para PKL tetaplah eksis.

Dizaman Aco dan Danny, kritik terhadap penertiban PKL ramai di media massa.

Kritik publik terhadap penertiban PKL terpajang terang dihalaman media massa.

Kritik publik terhadap kebijakan mereka terbaca dengan aneka rasa; asin, kecut, hingga pedas.

Semakin mereka melancarkan penertiban PKL, semakin nyaring kutukan publik dimedia massa terhadap mereka.