Hari Kebangkitan Nasional dan Krisis Empati Negara

Namun, persoalannya terletak pada semakin lebarnya jarak antara bahasa kekuasaan dan realitas kehidupan masyarakat.

Negara terlalu sibuk menghitung angka pertumbuhan, tetapi sering gagal mendengar kegelisahan rakyat yang hidup di balik angka-angka tersebut.

Empati dalam kehidupan bernegara bukan sekadar belas kasihan, melainkan kemampuan mendengar, memahami, dan merasakan denyut persoalan masyarakat secara manusiawi.

Negara yang empatik tidak hanya berbicara soal keberhasilan statistik, tetapi juga peka terhadap kecemasan sosial yang berkembang di tengah rakyatnya.

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, ruang empati itu terasa semakin menyempit.

Kritik publik kerap dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas, bukan sebagai bagian sehat dari demokrasi.

Demonstrasi mahasiswa sering direspons secara represif.

Keluhan masyarakat di media sosial lebih sering diperdebatkan ketimbang didengar substansinya.

Bahkan dalam beberapa kasus, rakyat kecil yang mempertahankan ruang hidupnya harus berhadapan langsung dengan kekuatan negara atas nama pembangunan dan investasi.

Akibatnya, pembangunan kehilangan dimensi kemanusiaannya.

Padahal, hakikat pembangunan seharusnya bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperluas rasa keadilan sosial.

Infrastruktur memang penting, investasi juga dibutuhkan, tetapi pembangunan akan kehilangan legitimasi moral ketika rakyat merasa tidak didengar dan tidak dilibatkan.

Di sinilah sesungguhnya makna kebangkitan nasional perlu ditafsirkan ulang.

Kebangkitan nasional tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan dengan pidato-pidato formal tentang persatuan dan kemajuan bangsa.

Kebangkitan nasional abad ini harus diterjemahkan sebagai kebangkitan kesadaran moral negara untuk kembali mendengar rakyatnya.