Munafri, Energi Baru Golkar Sulsel

Oleh: Amir Ilyas

Guru Besar Ilmu Hukum Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sedianya akan dihelat pada Agustus 2026, dalam rangka memilih Ketua DPD Golkar Sulsel.

Kini, telah memunculkan sejumlah kandidat potensial yang akan memimpin partai berlambang pohon beringin itu. Salah satu nama yang patut diperhitungkan, tentunya adalah Munafri Arifuddin alias Appi. 

Appi sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar sekaligus Walikota Makassar periode 2024 – 2029. Sudah ramai diperbincangkan namanya, oleh para elit politik hingga sejumlah pengamat.

Rata-rata mereka menyatakan Appi layak maju ke gelanggang provinsi sebagai Ketua DPD Golkar, agar Sulsel kembali menjadi “lumbung suara” Golkar.

Layak Maju

Dalam negara demokrasi modern, tidak lagi dapat dipandang partai politik sebagai “kendaraan elektoral” semata.

Dengan melalui UU Parpol dan UU Sektoral politik lainnya, partai politik memiliki fungsi, diantaranya: menjaga sirkulasi elit pemerintahan, pendidikan politik, dan rekrutmen pejabat publik.

Fungsi partai politik tersebut diderivasikan dari prinsip demokrasi, dengan tanpa terkecuali juga terabsorbsi dalam AD/ART partai.

Dalam konteks demikian, Appi tidak ujuk-ujuk, layak maju sebagai Ketua DPD Golkar Sulsel. Baik dalam perspektif legalistik muapun  politik, Appi memenuhi dua elemen tersebut. 

Pertama,  secara normatif-legalistik, dengan berdasarkan UU Partai Politik (UU No 2/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2011), pada pokoknya mengatur, kepemimpinan partai harus melalui mekanisme yang sah menurut “konstitusi internal” organisasi.

Dalam hal ini, legitimasi Calon Ketua  DPD I Golkar bukan sekadar ditentukan dengan melalui kedekatan personal ataupun dengan faktor elite, tetapi juga oleh dukungan struktural yang lahir dari mekanisme organisasi.

Dukungan 21 Ketua DPD II Golkar Daerah kepada Appi saat ini, merupakan konfirmasi yuridis, selain sudah memenuhi syarat seleksi sebagai calon ketua DPD I Golkar. Juga memiliki makna sebagai bentuk legitimasi struktural. 

Dukungan demikian bukan individu biasa dalam tubuh partai, akan tetapi sudah menjadi representasi kelembagaan yang memiliki “hak politik” dalam forum Musda.