Hari Kebangkitan Nasional dan Krisis Empati Negara

Oleh: Johansyah Mansyur
Doktor Pelayanan Publik / Direktur LP2M Bhakti Nusantara

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum historis lahirnya kesadaran kolektif untuk melawan ketertinggalan, penjajahan, dan ketidakadilan.

Momentum ini tidak sekadar mengenang berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, melainkan juga menjadi pengingat bahwa bangsa ini pernah dibangun di atas semangat kepedulian terhadap nasib rakyat.

Kebangkitan nasional lahir dari kegelisahan kaum terdidik melihat penderitaan sosial di tengah sistem kolonial yang menindas.

Namun, lebih dari satu abad setelah itu, pertanyaan penting layak diajukan kembali: apakah negara hari ini masih memiliki empati terhadap rakyatnya?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan ketika publik menyaksikan paradoks pembangunan Indonesia dewasa ini.

Di satu sisi, negara terus membanggakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, hilirisasi industri, serta berbagai capaian makro lainnya.

Statistik pertumbuhan dipamerkan sebagai tanda kemajuan bangsa.

Gedung-gedung tinggi berdiri, jalan tol membentang, pusat-pusat investasi tumbuh di berbagai daerah, dan narasi “Indonesia Emas” terus digaungkan.

Tetapi di sisi lain, rakyat kecil justru menghadapi tekanan hidup yang semakin berat.

Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin tidak pasti, biaya pendidikan dan kesehatan terasa mahal, sementara ketimpangan sosial masih nyata di depan mata.

Banyak masyarakat yang merasa hidup dalam kecemasan ekonomi berkepanjangan, meskipun negara berkali-kali menyatakan kondisi ekonomi nasional sedang baik-baik saja.

Di titik inilah muncul apa yang dapat disebut sebagai krisis empati negara.

Krisis empati bukan berarti negara tidak bekerja.

Negara tetap hadir melalui berbagai program, bantuan sosial, dan kebijakan pembangunan.