Menimbang Ulang MBG dalam Perspektif Efektivitas Kebijakan

Rantai kebijakan mencakup pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi lintas wilayah, hingga pengawasan kualitas. Dalam teori ekonomi publik, semakin panjang rantai distribusi, semakin besar potensi inefisiensi, pemborosan, dan kebocoran anggaran.

Pengalaman berbagai program serupa di banyak negara menunjukkan adanya implementation gap—kesenjangan antara desain kebijakan dan praktik di lapangan.

Makanan yang dirancang memenuhi standar gizi di atas kertas tidak selalu sampai dalam kualitas yang sama kepada penerima.

Dalam skala nasional dengan jutaan penerima, persoalan ini bukan lagi sekadar teknis operasional, melainkan struktural.

Efektivitas program menjadi sulit dijamin, terlebih ketika hasilnya belum dapat diukur melalui data terbaru yang komprehensif.

Dengan kata lain, program berjalan dalam ruang ketidakpastian evaluasi.

Selain itu, MBG dalam bentuk makanan mencerminkan pendekatan kebijakan yang cenderung paternalistik.

Negara menentukan apa yang harus dikonsumsi anak secara seragam, seolah kebutuhan gizi dapat disamaratakan di seluruh wilayah.

Padahal, Indonesia ditandai oleh keragaman yang tinggi—baik dalam budaya pangan, kondisi kesehatan, maupun akses terhadap bahan makanan.

Anak di wilayah pesisir, pegunungan, maupun perkotaan menghadapi realitas yang berbeda.

Pendekatan one-size-fits-all seperti ini berisiko mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan spesifik.

Kebijakan yang secara formal tampak adil justru bisa tidak adil secara substantif karena tidak mempertimbangkan variasi kondisi masyarakat.

Dalam pendekatan kebijakan modern, keluarga seharusnya diposisikan sebagai aktor utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Di sinilah relevansi pendekatan bantuan tunai menjadi penting. Bantuan tunai memberikan ruang bagi keluarga untuk menyesuaikan konsumsi dengan kebutuhan anak, kondisi kesehatan, serta ketersediaan pangan lokal.

Ini juga menghindari pendekatan seragam yang tidak kontekstual. Memberikan kepercayaan kepada keluarga bukan berarti negara melepaskan tanggung jawab, melainkan menggeser peran dari pengendali menjadi fasilitator yang lebih adaptif.