Demokrasi yang Malnutrisi

Oleh: Asri Tadda
Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.COM - Indonesia adalah negara demokrasi yang rajin merayakan prosedur.

Pemilu digelar berkala, Pilkada berlangsung serentak, partisipasi publik kerap dibanggakan.

Dari waktu ke waktu, kita begitu bangga menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi di negeri ini berjalan dengan baik.

Namun di balik itu, ada kenyataan yang sulit disangkal, yakni masalah paling mendasar rakyat, seperti malnutrisi (dan bahkan stunting atau malnutrisi kronik), tetap bertahan.

Ia tidak hilang, hanya berpindah dari satu laporan ke laporan lain, dari satu program ke program berikutnya.

Kita rajin memilih pemimpin, tetapi belum berhasil memastikan setiap anak tumbuh dengan gizi yang layak.

Pada titik ini, kita wajar bertanya apa arti demokrasi jika kebutuhan paling dasar rakyat belum terpenuhi?

Baca juga: Komandoi LPMD Sulsel, Era Digitalisasi KAHMI Sulsel di Tangan Asri Tadda

Apakah demokrasi kita benar-benar bekerja untuk mereka yang paling rentan?

Demokrasi di negeri kita, sejauh ini, cenderung berhenti pada prosedur semata.

Kita kuat dalam aspek elektoral dimana pergantian kekuasaan berlangsung relatif stabil, kompetisi politik terbuka, dan legitimasi formal terjaga.

Namun, demokrasi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang nyata.

Ada jurang antara demokrasi sebagai mekanisme memilih pemimpin dan demokrasi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Dalam praktiknya, politik bekerja dalam siklus lima tahunan.

Setiap kebijakan, setiap program, pada akhirnya berhadapan dengan kebutuhan untuk menunjukkan hasil dalam waktu yang relatif singkat.