Menimbang Ulang MBG dalam Perspektif Efektivitas Kebijakan

Oleh : Andi Dahrul

Dosen STIEM Bongaya Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Penurunan prevalensi stunting Indonesia menjadi 19,8 persen pada 2024, sebagaimana dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), patut diapresiasi.

Untuk pertama kalinya, angka ini turun di bawah ambang 20 persen—batas yang selama ini dipandang sebagai indikator masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Capaian ini menunjukkan bahwa intervensi gizi dalam beberapa tahun terakhir mulai membuahkan hasil.

Namun capaian tersebut belum cukup untuk disebut sebagai keberhasilan struktural.

Dengan prevalensi itu, masih terdapat sekitar 4–5 juta balita yang mengalami stunting. Jumlah ini mencerminkan persoalan besar dalam kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada produktivitas, pendidikan, dan daya saing jangka panjang.

Lebih penting lagi, hingga saat ini belum tersedia data resmi nasional tahun 2025 sebagai pembanding terbaru.

Artinya, angka 19,8 persen masih menjadi rujukan utama dalam membaca kondisi terkini, sementara capaian tahun berjalan masih berada pada level target dan proyeksi kebijakan.

Dalam situasi seperti ini, peluncuran program berskala besar seharusnya disertai kehati-hatian dalam desain, karena dampaknya belum dapat diverifikasi secara empiris.

Di tengah keterbatasan basis evaluasi tersebut, pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara normatif, kebijakan ini tampak tepat dan mudah dipahami publik: memberikan makanan bergizi untuk memperbaiki kondisi gizi anak.

Namun dalam perspektif kebijakan publik, kesederhanaan tujuan tidak selalu sejalan dengan efektivitas cara.

Pertanyaan mendasarnya bukan pada niat, melainkan pada ketepatan desain dan kemampuan implementasi dalam konteks sosial yang kompleks.

Program MBG berbasis penyediaan makanan mengandung kompleksitas yang tidak sederhana.