Demonstrasi Berujung Pembakaran 2 Kantor Parlemen, Sosiolog Unhas: Akumulasi Kekecewaan Masyarakat  

Kalau pun penyebabnya kebijakan pemerintah yang tak berpihak ke masyarakat, maka pemerintah harus menahan diri,

“Pemerintah melihat kepentingan yang lebih besar,” tambahnya.

Pria kelahiran Parepare ini juga meminta pejabat public tak mengeluarkan pernyataan bertentangan dan menciderai masyarakat.

Sebab, masyarakat saat ini susah ditambah pulang dengan ketidakpedulian dari pemerintah.

“Kalau orang Bugis-Makassar itu, jangan kapau-pau (jangan asal ngomong), jangan asal berperilaku aneh-aneh karena orang lagi susah,” tandasnya.

Polisi Tak Kawal Demo

Aksi demonstrasi berujung anarkis di Kota Makassar Jumat kemarin tanpa pengawalan polisi.

Hanya tentara diturunkan menjaga objek vital pemerintah.

Rahmat Muhammad memaklumi sementara ketidakhadiran polisi mengawal aksi.

Alasannya, beredar isu antipati kepada Korp Bhayangkara tersebut.

Khawatirnya, jangan sampai polisi turun ke lapangan, tapi masyarakat tidak menerima dan menimbulkan masalah baru.

Ia mengatakan, kebijakan pimpinan Polri sudah tepat tak menurunkan anggotanya. Kemudian pengamanan dibantu oleh tentara.

“Jauh lebih besar resikonya dalam keadaan seperti kemarin itu kalau ada polisi. Pelampiasan masyarakat bisa ke polisi,” katanya,

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Unhas ini melihat polisi sebenarnya juga menjadi korban.

Dalam artian, mereka punya tugas mengawal aksi. Dilematisnya kalau turun di lapangan disalahkan, ditarik juga dipermasalahkan.

“Orang tidak banyak tahu kalau langkah-langkah itu upaya meminimalisir masalah,” pungkasnya. (*)