Demonstrasi Berujung Pembakaran 2 Kantor Parlemen, Sosiolog Unhas: Akumulasi Kekecewaan Masyarakat  

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Demonstrasi berujung pembakaran objek vital pemerintah terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (29/8/2025) malam.

Awalnya, pengunjuk rasa protes kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan meninggalnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan karena dilindas mobil baracuda Brimob.

Namun, situasi berubah mencekam. Pos Polisi, Kantor DPRD Kota Makassar dan Kantor DPRD Provinsi Sulsel dibakar.

Memilukannya, tiga orang tewas di Kantor Parlemen Makassar saat berusaha menyelamatkan diri.

Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Rahmat Muhammad menilai demonstrasi berujung pembakaran ini akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan DPR yang tak berpihak.

Menurutnya, masalah yang ada sebenarnya bisa dipahami masyarakat sepanjang dikomunikasikan dengan baik.

Namun, pemerintah justru meresponnya dengan kurang empati.

Pernyataan dikeluarkan sering blunder di tengah banyaknya masalah dihadapi masyarakat.

Misalnya, menaikan pajak kepada warga, di saat bersamaan gaji anggota DPR juga dinaikkan.

Kemudian respon ditunjukkan seolah-olah tak ada kepedulian dengan asyik berjoget.

Ada pula pejabat menyatakan masyarakat yang demo itu tolol.

Di lain sisi, pemerintah selalu mengklaim membantu masyarakat, tapi justru jadi beban masyarakat.

“Jadi hal-hal yang paradoks, seperti itu sebenarnya diam-diam menjadi puncak gunung es bagi masyarakat,” tuturnya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Sabtu (30/8/2025).

Kepala Program Studi (Prodi) Doktoral Sosiologi Unhas ini menyebut, pejabat, khususnya anggota parlemen tak memahami sebenarnya kondisi di masyarakat.

Ada ketimpangan yang jauh. Makanya, orang berpikir wakil rakyat ini mewakili siapa dan rakyat yang mana.