Kolonialisasi AI Terhadap Masyarakat Adat

Akibatnya, AI kesulitan merepresentasikan kehidupan masyarakat lokal secara utuh.

Pada aspek geografi, AI lebih mengenal konteks metropolitan, tetapi kesulitan memahami kehidupan dan perspektif komunitas adat dari wilayah-wilayah terpencil.  

Sebagaimana ditulis oleh Yaw Ofosu-Asare dalam artikelnya, 'Cognitive Imperialism in Artificial Intelligence’.

Ia menyoroti bagaimana dominasi epistemologi Barat dalam pengembangan AI telah menciptakan ketimpangan pengetahuan yang dikenal sebagai 'imperialisme kognitif', yakni situasi di mana sistem AI melanggengkan nilai-nilai budaya Barat sambil mengabaikan atau meminggirkan pengetahuan masyarakat adat.

Ini mengisyaratkan bahwa Model-model kecerdasan buatan saat ini pada dasarnya pasif terhadap ketimpangan data.

Bukanya aktif terhadap ketimpangan data, alih-alih model AI saat ini, menfaatkan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) yang memungkinkan model melakukan pencarian informasi melalui mesin pencari eksternal, memanfaatkan keterdiaan data digital budaya yang ada  pada data yang sudah tersedia dan dipublikasikan.

Ini justru memperkuat dirinya terhadap apa yang sudah ada, bukan terhadap apa yang hilang atau belum terdokumentasi.  

Lebih ironis lagi, mesin AI yang hari ini dipuja sebagai terobosan teknologi justru mengulangi pola lama, ekstraksi sumber daya tanpa pengembalian manfaat.

Bedanya, yang diekstrak bukan emas atau rempah, tapi data bahasa dan pengetahuan lokal, sering kali tanpa sepengetahuan komunitas penuturnya.

Bahasa-bahasa ini lalu menjadi objek dalam sistem digital yang mereka sendiri tidak punya kuasa atasnya.

Untuk mengatasi masalah ini, negara perlu mengembangkan kebijakan teknologi berbasis keadilan lokal, yang memastikan bahwa AI dibangun secara inklusif, dengan melibatkan komunitas sebagai mitra aktif, bukan sekadar objek data.

Dalam Upaya ini, Investasi pada arsip digital bahasa daerah, pembuatan model AI lokal, dan penguatan kapasitas komunitas penutur menjadi sangat penting.

Pemerintah, peneliti, akademisi, pengembang, dan pihak-pihak terkait harus bekerja sama menciptakan ekosistem data, secara khusus menciptakan kedaulatan data masyarakat adat yang terkontrol.

Dengan melibatkan masyarakat adat, tidak hanya lapangan kerja baru yang akan tercipta, tetapi mereka juga mulai terberdaya.

Mereka akan menuntun dan mengawal identitas mereka, sehingga keberlanjutan bahasa dan budaya mereka tetap terjaga di tengah gempuran modernisasi. (*)