Tersangka Korupsi Bendungan Waru-waru Segera Disidang

AD berperan sebagai perantara antara OOA dan HM. Sementara AA merupakan KPA/PPK.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Bone memeriksa sembilan orang saksi dan mencermati fakta yang muncul selama proses penyidikan. 

Hasilnya, ditemukan cukup bukti.

Kasi Intel Kejari Bone, Andi Hairil, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Tersangka inisial OOA meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee," kata Andi Hairil kepada Tribun-Timur.com, Kamis (18/1/2024).

"Jumlahnya Rp7 juta. AD diberikan atas usahanya merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT JASB dari OOA," sambungnya.

Lebih lanjut, OOA dan HM tidak mengerjakan proyek sesuai kontrak, meski telah menerima pembayaran. 

Akibatnya, muncul selisih nilai pekerjaan.

"Akibatnya, pekerjaan peningkatan DI Waru-waru I Kabupaten Bone dihentikan," lanjutnya.

Tersangka AA selaku PPK juga tidak meminta HM membuat adendum kontrak meski mengetahui bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Tim mendapatkan kerugian negara sebesar Rp3.085.364.197,51 berdasarkan laporan dari BPK RI," ucapnya.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Keempatnya diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah," tandasnya.

Penyidik tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru, tergantung pada perkembangan fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum.(*)