Tersangka Korupsi Bendungan Waru-waru Segera Disidang

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE – Kasus korupsi Rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Waru-waru memasuki babak baru.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, Heru Rustanto, kepada Tribun-Timur.com, Kamis (5/6/2025), menyampaikan, tersangka kasus tersebut segera disidangkan.

"Kemarin pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipikor Makassar di tengah kesibukan pemeriksaan atas laporan-laporan yang masuk. Insyaallah semua penanganan berjalan sesuai SOP," tandasnya.

Sebelumnya, Selasa (6/5/2025), Heru juga menyampaikan bahwa tersangka telah ditahan di Lapas Watampone.

"Tersangka HM sudah diserahkan ke Lapas 2 Mei kemarin dan akan ditahan sampai tanggal 21 Mei," ujarnya.

Sementara itu, tiga tersangka lainnya telah lebih dulu ditahan.

"Dan tiga tersangka lainnya itu yakni OOA, AD, dan AA sudah ditahan oleh perkara lain. Mereka juga terlibat kasus korupsi di Bulukumba, Sinjai, dan Ambon," jelasnya.

Heru menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Bone.

"Pada dasarnya semua laporan yang masuk itu kami tindaklanjuti dan semua diproses," tandasnya.

Kronologi Kasus Korupsi Bendungan Waru-waru

Kejari Bone menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan rehabilitasi D.I. 

Waru-waru Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp28.220.772.000 dan bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Empat tersangka itu adalah HM, OOA, AD, dan AA.

Tersangka HM merupakan Direktur PT JASB selaku penyedia jasa. OOA meminjam perusahaan dan menjadi pelaksana pekerjaan. 

AD berperan sebagai perantara antara OOA dan HM. Sementara AA merupakan KPA/PPK.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Kejari Bone memeriksa sembilan orang saksi dan mencermati fakta yang muncul selama proses penyidikan. 

Hasilnya, ditemukan cukup bukti.

Kasi Intel Kejari Bone, Andi Hairil, mengungkapkan adanya indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut.

"Tersangka inisial OOA meminjam perusahaan kepada tersangka HM melalui tersangka AD dan menjanjikan imbalan sejumlah fee," kata Andi Hairil kepada Tribun-Timur.com, Kamis (18/1/2024).

"Jumlahnya Rp7 juta. AD diberikan atas usahanya merekayasa serta menggunakan dokumen yang tidak valid untuk dokumen penawaran PT JASB dari OOA," sambungnya.

Lebih lanjut, OOA dan HM tidak mengerjakan proyek sesuai kontrak, meski telah menerima pembayaran. 

Akibatnya, muncul selisih nilai pekerjaan.

"Akibatnya, pekerjaan peningkatan DI Waru-waru I Kabupaten Bone dihentikan," lanjutnya.

Tersangka AA selaku PPK juga tidak meminta HM membuat adendum kontrak meski mengetahui bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

"Tim mendapatkan kerugian negara sebesar Rp3.085.364.197,51 berdasarkan laporan dari BPK RI," ucapnya.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Keempatnya diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah," tandasnya.

Penyidik tidak menutup kemungkinan akan menetapkan tersangka baru, tergantung pada perkembangan fakta-fakta yang terungkap dalam proses hukum.(*)