Politik Identitas pada Konflik Iran–Israel–Amerika

Islamabad menjadi simbol kegagalan diplomasi identitas: ruang negosiasi yang seharusnya membuka jalan damai justru berubah menjadi panggung penegasan eksistensi.

Dan sepertinya Fukuyama benar, kegagalan ini menunjukkan bahwa tanpa pengakuan atas identitas lawan, kompromi akan selalu menemui jalan buntu.

Konflik ini juga menunjukkan bagaimana politik identitas dapat mempertajam polarisasi global.

Dunia internasional terbelah antara mereka yang mendukung Israel dan Amerika dengan narasi liberal-demokratis, dan mereka yang bersimpati pada Iran dengan narasi resistensi terhadap hegemoni.

Polarisasi ini memperlihatkan bahwa politik identitas tidak hanya bekerja di tingkat negara, tetapi juga di tingkat global, membentuk blok-blok yang saling menolak pengakuan.

Sejarah telah mencatat bagaimana di belahan bumi lain di Asia Selatan, politik identitas agama memperkuat konflik India–Pakistan terutama di wilayah Kashmir (1947-1999).

Di Afrika, konflik etnis Tutsi–Hutu di Rwanda meluas ke negara tetangga dan menciptakan instabilitas regional (1994).

Sementara di Eropa Timur, nasionalisme etnis menjadi pemicu perang Balkan (1991-1999).

Analisis Fukuyama tentang politik identitas membantu kita memahami bahwa konflik Iran–Israel–Amerika bukan sekadar soal senjata, strategi, atau energi, melainkan soal pengakuan eksistensial.

Selama masing-masing pihak menolak mengakui identitas lawan, perdamaian akan sulit tercapai.

Dalam konteks ini, politik identitas bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan diplomasi yang lebih manusiawi, yang tidak hanya berbicara tentang kepentingan, tetapi juga tentang pengakuan atas martabat.

Tantangan terbesar bagi diplomasi modern adalah bagaimana menciptakan ruang pengakuan tanpa harus mengorbankan keamanan dan kepentingan strategis.

Dunia internasional perlu mencari cara untuk menjembatani kebutuhan akan pengakuan ini, agar perang bisa berhenti.

Mungkin solusi bukan sekadar perjanjian teknis, melainkan juga perjanjian yang mampu mengakui identitas masing-masing pihak.

Tanpa itu, diplomasi akan selalu gagal karena tidak menyentuh akar masalah.(*)