Politik Identitas pada Konflik Iran–Israel–Amerika

Dalam konflik Iran–Israel, AS memosisikan diri sebagai pelindung demokrasi dan sekutu strategis Israel.

Namun di balik narasi itu terdapat kepentingan geopolitik: menjaga jalur energi, mengontrol kawasan, dan mempertahankan hegemoni global.

Politik identitas Amerika beroperasi melalui keyakinan bahwa nilai-nilai liberal harus diakui dan diterima secara global.

Ketika Iran menolak model politik liberal, Amerika melihatnya sebagai ancaman terhadap tatanan internasional yang mereka klaim sebagai universal.

Dengan demikian, intervensi Amerika bukan hanya soal kepentingan strategis, tetapi juga soal mempertahankan identitas hegemonik.

Pertemuan tiga identitas ini melahirkan eskalasi konflik yang sulit dihindari.

Iran menolak legitimasi Israel, Israel menolak pengaruh Iran, dan Amerika menolak model politik Iran.

Ketika pengakuan tidak tercapai, konflik menjadi jalan untuk memaksakan identitas masing-masing.

Menurut Fukuyama, konflik ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi juga perebutan pengakuan.

Iran ingin diakui sebagai kekuatan regional yang sah, Israel ingin diakui sebagai negara Yahudi yang berhak hidup eksis, dan Amerika ingin diakui sebagai pemimpin global dengan nilai universal.

Ketegangan ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi sekadar soal kompromi kepentingan, melainkan juga soal pengakuan identitas.

Perundingan di Islamabad yang semula diharapkan menjadi titik temu antara Iran, Israel, dan Amerika justru berakhir tanpa hasil.

Pertemuan itu memperlihatkan betapa sulitnya diplomasi ketika identitas menjadi inti dari perundingan.

Iran menolak bahasa diplomasi yang dianggap merendahkan martabatnya, Israel menolak pengakuan terhadap Iran sebagai kekuatan sah, sementara Amerika menolak model politik Iran yang dianggap bertentangan dengan tatanan global.

Ketika masing-masing pihak lebih sibuk mempertahankan identitas daripada mencari titik temu, perundingan pun runtuh.