Urgensi Evaluasi Politik Anggaran Pasca Tragedi Ngada

Oleh: Endang Sari
Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Januari 2026 ditutup dengan sebuah catatan hitam yang menggetarkan nurani kemanusiaan kita.

Di tengah ramainya paparan kesuksesan pembangunan di televisi nasional, sebuah kabar pilu datang dari dataran tinggi Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seorang anak berusia 10 tahun, YBR, siswa kelas IV sekolah dasar, memilih mengakhiri hidupnya dengan cara yang tak terbayangkan oleh pikiran orang dewasa.

Pemicunya bukan konflik keluarga yang rumit atau kegagalan akademik yang berat, melainkan sebuah permintaan sederhana yang tak mampu dipenuhi ibunya yang seorang petani, hanya uang Rp10.000 untuk membeli buku tulis dan pena guna berangkat ke sekolah.

Sebuah surat tulisan tangan dalam bahasa daerah Bajawa ditemukan di tempat kejadian. “Molo Mama” (Selamat tinggal Mama), tulis YBR, sembari meminta ibunya untuk tidak menangis dan mencari dirinya lagi.

Tragedi ini bukan hanya duka sebuah keluarga miskin di pelosok NTT, tetapi sebuah alarm moral dan evaluasi tajam terhadap politik anggaran negara yang saat ini sedang sibuk mengutak-atik angka triliunan untuk program-program populis, namun seolah abai terhadap kebutuhan paling dasar anak negeri.

Di balik kematian YBR, terpampang nyata sebuah paradoks kebijakan yang menyakitkan.

Pemerintah saat ini begitu bersemangat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Untuk tahun anggaran 2026, program prestisius ini digelontorkan dana raksasa sebesar Rp335 triliun, melonjak lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran ini begitu masif hingga disebut -sebut harus mengurangi jatah anggaran program-program strategis lainnya.

Kasus di Ngada ini juga secara langsung membantah narasi pejabat negara, khususnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), yang sempat menyebut faktor anak putus sekolah hanyalah karena “tidak bisa jajan”  (Solobalapan.com, 4 Februari 2026).

Kenyataannya, anak-anak kita menyerah bukan karena tidak bisa membeli cilok di kantin, melainkan karena biaya pendidikan yang mencekik.

Ketika sebuah buku tulis seharga Rp10.000 menjadi pembatas antara masa depan dan kematian, maka ada yang sangat keliru dalam cara negara membaca realitas kemiskinan ekstrem.

Ilusi Pendidikan Gratis dan Pelanggaran Konstitusi