Dosen, Pancasila, dan Keadilan yang Belum Tuntas

Oleh: Nur Afiaty Mursalim

Dosen Prodi D4 Promosi Kesehatan FIKK UNM

TRIBUN-TIMUR.COM - Setiap tanggal 1 Juni, kita kembali memperingati Hari Lahir Pancasila.

Diberbagai tempat, nilai-nilai tentang kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong kembali dikumandangkan.

Namun di tengah berbagai peringatan tersebut, saya justru teringat pada satu pertanyaan sederhana: apakah keadilan sosial yang menjadi cita-cita Pancasila benar-benar telah dirasakan oleh semua warga negara, termasuk para dosen?

Pertanyaan ini menjadi relevan setelah pernyataan Asosiasi Dosen Indonesia yang menyebut rata-rata gaji dosen di Indonesia sekitar Rp3,36 juta per bulan ramai diperbincangkan.

Angka tersebut mungkin mengejutkan sebagian orang. Sebab dalam pandangan masyarakat, dosen sering dianggap sebagai profesi yang mapan.

Mereka mengajar di perguruan tinggi, memiliki gelar akademik tinggi, melakukan penelitian, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun di balik berbagai tugas tersebut, tidak sedikit dosen yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan.

Padahal tuntutan terhadap profesi ini terus meningkat. Dosen tidak hanya mengajar, tetapi juga harus meneliti, mempublikasikan artikel ilmiah, melakukan pengabdian kepada masyarakat, membimbing mahasiswa, dan memenuhi berbagai indikator kinerja akademik.

Sebagai dosen yang masih berada pada tahap awal karier, saya melihat bahwa dunia pendidikan tinggi sering kali berjalan di atas idealisme yang besar.

Banyak dosen tetap bertahan karena percaya bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki masa depan bangsa.

Mereka mengajar bukan semata karena pekerjaan, tetapi karena keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dapat mengubah kehidupan.

Sayangnya, idealisme tidak selalu berjalan seiring dengan penghargaan yang layak.

Kita sering meminta dosen menghasilkan penelitian berkualitas, meningkatkan reputasi perguruan tinggi, dan mencetak lulusan unggul.