Mencari Kewenangan di Tengah Jalan Berlubang

Oleh: Rizki Ramadani, SH, MH
Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan (PAKEM) Universitas Muslim Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Di ruas jalan poros Moncongloe, Kabupaten Maros, tepatnya di depan SPBU 74.90517, persoalannya bukan lagi sekadar lubang.

Kondisinya kini telah berubah menjadi kubangan yang menganga, terutama saat hujan turun.

Tatkala hujan, genangan menutup permukaan jalan yang rusak, menciptakan ilusi jalan yang tampak mulus.

Setiap hari, kendaraan mengular dalam kemacetan panjang, melambat untuk menghindari jebakan tak kasatmata itu, meski tak semuanya berhasil.

Tidak sedikit pengendara yang terperosok, terjatuh, hingga mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak.

Jalan yang seharusnya mempermudah mobilitas kini menjelma menjadi ruang risiko yang mengancam keselamatan.

Situasi yang demikian parah bahkan memicu respons publik yang tidak lagi sekadar keluhan, tetapi juga satire.

Ada warganet yang dengan nada sinis menjuluki lubang jalan tersebut sebagai “bekas rudal Iran”—sebuah ungkapan hiperbolik yang mencerminkan frustrasi sekaligus ironi atas kondisi infrastruktur yang tak kunjung dibenahi.

Kondisi inilah yang kemudian viral di berbagai media sosial. Rekaman video, keluhan warga, hingga kritik publik menyebar luas.

Alih-alih menghadirkan solusi cepat, respon pemerintah daerah Kabupaten Maros, justru menimbulkan tanda tanya publik.

Pernyataan bahwa ruas jalan tersebut merupakan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memang tidak keliru.

Namun, dalam perspektif hukum dan pelayanan publik, kebenaran normatif tidak selalu identik dengan kebenaran etik-administratif.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan diklasifikasi menjadi Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten/kota.

Menurut Pasal 9, jalan provinsi adalah jalan yang memiliki fungsi strategis dalam jaringan transportasi antarwilayah.